TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah berencana akan membeli kembali surat utang negara yang beredar di pasar. "Rencananya sekitar pertengahan bulan," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia Nasution di Jakarta, Kamis (7/7).Pembelian kembali obligasi negara ini, tutur Mulia, ditujukan untuk meringankan beban pembayaran utang pada tahun-tahun mendatang. Pembelian kembali kali ini dengan cara menukarkan surat utang lama dengan surat utang baru. "Sehingga jangka waktunya bisa lebih panjang," kata dia.Surat utang lama yang dibeli kembali terutama yang jatuh tempo antara 2006-2009. Pasalnya, pada tahun-tahun itu pembayaran utang terlampau berat karena cicilan utang luar negeri setelah dihentikan karena tsunami tahun ini mulai berjalan kembali.Menurut Mulia, pembelian kembali obligasi tahun ini tak akan melebihi plafon dana yang sudah ditetapkan dalam APBN perubahan 2005 sebesar Rp 1,1 triliun. Dalam kesempatan itu, Mulia juga mengungkapkan pemerintah akan kembali menjual dua seri obligasi pada 26 Juli mendapat. Dua seri itu terdiri dari seri lama FR0031 berjangka 15 tahun dan seri baru FR0032 berjangka dua tahun. Nilai obligasi dua seri itu sebesar Rp 2 triliun.Thoso Priharnowo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
6 jam lalu
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi
Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
1 hari lalu
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan
Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
2 hari lalu
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan
Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
3 hari lalu
Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel
Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
21 hari lalu
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos
Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.
Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
23 hari lalu
Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit
Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
33 hari lalu
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa
Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
42 hari lalu
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu
Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
45 hari lalu
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah
KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.
Apa Itu SPT Tahunan?
49 hari lalu
Apa Itu SPT Tahunan?
SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.
