Pemerintah Daerah dan DPRD Kurang Peduli Pengendalian Pencemaran
Jumat, 27 Januari 2006 04:44 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan anggota DPRD di Indonesia dinilai masih belum peduli dengan upaya pengendalian pencemaran udara. "Mereka masih belum paham pentingnya pemantauan kualitas udara sebagai upaya awal pengendalian pencemaran,"kata Program Officer Clean Air Project Swiss Contact, Ari Muhammad.Pemerintah daerah dan DPRD banyak yang menolak membangun alat pemantauan kualitas udara ambien di wilayahnya. Padahal alat itu bisa memberikan gambaran tentang kondisi pencemaran udara yang ada. Ari mengakui alat tersebut tidak murah. Namun itu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakatnya. "Pemerintah daerah, wajib melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya pencemaran,"katanya.Menurut Ari, alat pemantau tersebut setidaknya ada di kawasan perumahan, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan lalu lintas, dan kawasan industri. Dengan begitu, masing-masing kawasan dapat terwakili sehinga bisa diperoleh gambaran kualitas udara ambien dari suatu wilayah.Gambaran kualitas udara tersebut bisa menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pengendalian pencemaran udara oleh pemerintah daerah dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. "Kalau hasil pemantauan dengan alat yang baik tidak ada, tidak mungkin ada program penanggulangan pencemaran udara yang baik dan tepat dengan kondisi yang ada di daerah tersebut,"ujar Ari. Oktamandjaya Wiguna
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan
19 hari lalu
BRIN Kembangkan Teknologi Biosensor Portabel Pendeteksi Virus Hingga Pencemaran Lingkungan
Pusat Riset Elektronika BRIN mengembangkan beberapa produk biosensor untuk mendeteksi virus dan pencemaran lingkungan.
Limbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka
37 hari lalu
Limbah Tambak Udang Cemari Taman Nasional Karimunjawa, KLHK Tetapkan 4 Tersangka
Gakkum KLHK menetapkan empat tersangka pencemaran lingkungan di Taman Nasional Karimunjawa. Kejahatan terkait limbah ilegal dari tambak udang.
Pencemaran Lingkungan di Area Tambang Minyak, Guru Besar ITS Rekomendasikan Ini
14 Januari 2024
Pencemaran Lingkungan di Area Tambang Minyak, Guru Besar ITS Rekomendasikan Ini
Peningkatan aktivitas industri pertambangan menimbulkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan.
Sagu Disebut Bisa Jadi Bahan Pembalut dan Popok Ramah Lingkungan
12 November 2023
Sagu Disebut Bisa Jadi Bahan Pembalut dan Popok Ramah Lingkungan
Sampah pembalut dan popok dikenal kerap menjadi masalah. Sagu disebut-sebut bisa membuat dua benda itu ramah lingkungan
Diduga Mencemari Lingkungan, PT GSA Dilaporkan ke Ombudsman
10 Oktober 2023
Diduga Mencemari Lingkungan, PT GSA Dilaporkan ke Ombudsman
Pabrik pengolahan jagung PT Global Solid Agrindo (PT GSA) dilaporkan warga ke Ombudsman karena diduga mencemari lingkungan.
Besok Bersih Pantai Cibutun Loji Sukabumi, Begini Respons Pandawara Group Setelah Viral
5 Oktober 2023
Besok Bersih Pantai Cibutun Loji Sukabumi, Begini Respons Pandawara Group Setelah Viral
Pandawara Group mengunggah video terbaru yang berisi permohonan maaf hingga memberi klarifikasi terkait tujuan bersihkan Pantai Cibutun Loji Sukabumi
Warga Karimunjawa Tolak Tambak Udang karena Mencemari Lingkungan
29 September 2023
Warga Karimunjawa Tolak Tambak Udang karena Mencemari Lingkungan
Warga Karimunjawa, Kabupaten Jepara menolak keberadaan tambak udang yang diduga mencemari lingkungan.
5 Dampak Polusi Udara Terhadap Kulit, Di Antaranya Memicu Stres Oksidatif
28 Agustus 2023
5 Dampak Polusi Udara Terhadap Kulit, Di Antaranya Memicu Stres Oksidatif
Paparan polusi udara secara terus menerus meningkatkan risiko perubahan pigmentasi kulit seperti hiperpigmentasi atau peningkatan produksi melanin. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah bintik atau bercak gelap pada kulit.
Pemerintah Akan Kenakan Pajak Pencemaran Lingkungan, Begini Bunyi Pasal 206 PP Nomor 22 Tahun 2021
18 Agustus 2023
Pemerintah Akan Kenakan Pajak Pencemaran Lingkungan, Begini Bunyi Pasal 206 PP Nomor 22 Tahun 2021
Pemerintah berencana kenakan pajak pencemaran lingkungan. Hal ini tertuang dalam Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Begini bunyinya.
Kilas Balik 27 Juli Diperingati Sebagai Hari Sungai Nasional
27 Juli 2023
Kilas Balik 27 Juli Diperingati Sebagai Hari Sungai Nasional
Hari Sungai Nasional merupakan bentuk apresiasi dan dorongan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.
