Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai banyak perusahaan melakukan praktek curang dengan membuat laporan keuangan ganda (double book keeping), termasuk perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik."Perusahaan melakukan kecurangan dengan membuat laporan keuangan ganda, misalnya memberikan laporan keuangan yang berbeda untuk bank, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), dan kantor pajak," kata Sri Mulyani dalam paparannya di depan peserta Indonesia Investor Forum 1 di Jakarta hari ini. Menurut dia, perusahaan yang melakukan kecurangan itu bisa jadi memiliki kepentingan untuk menghindari pajak dengan menyampaikan laporan keuangan yang jelek. Sebaliknya, laporan keuangan yang bagus diberikan kepada perbankan untuk kepentingan memperoleh pembiayaan lebih cepat dan kepada otoritas Badan Pengelola Pasar Modal agar bisa go public."Saya jadi bertanya, kenapa mereka bisa memberikan laporan yang berbeda. O... mereka seperti itu barangkali karena aparat saya bisa disuap," kata Sri Mulyani.Menteri Keuangan juga mengkritik akuntan publik yang telah memberikan pendapat terhadap laporan keuangan ganda tersebut. Akuntan publik itu telah ikut melakukan kecurangan. Karena itu, dia melihat Undang-Undang Akuntan Publik menjadi poin penting untuk membenahi praktek akuntan dan kantor-kantor akuntan publik di Indonesia.Pemerintah, Sri Mulyani menegaskan, tidak akan membiarkan praktek seperti ini terus terjadi. Karena itu, sistem informasi di Bapepam dan Direktorat Jenderal Pajak akan dipertemukan sehingga kecurangan-kecurangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan pembayar pajak bisa terlacak.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution pun pernah mengkritik perilaku akuntan publik. Dengan keras dia mengatakan banyak kantor akuntan publik yang asal-asalan membuat laporan audit. Banyak pekerjaan kantor akuntan publik yang hanya sebagai pembenar penyimpangan yang dilakukan kliennya."Tidak sedikit dari mereka (kantor akuntan publik) yang membuat laporan yang tidak benar. Karena itu, kalau memang kantor itu tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya seperti yang tersebut dalam peraturan, kami minta Menteri Keuangan mencabut izin prakteknya," kata Anwar.Menurut dia, sudah ada beberapa kantor akuntan publik yang direkomendasikan agar dicabut izinnya. Agus Supriyanto - Tempo
Iklan
