Bank Indonesia Perluas Sistem Kliring Nasional


TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Indonesia memperluas sitem kliring nasional dengan mengimplementasikan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di 17 penyelenggara.

"Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, kehandalan, serta keamanan sistem pembayaran nasional melalui penyeragaman sistem kliring," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, S. Budi Rochadi, dalam rilisnya di Jakarta.

Peresmian 17 penyelenggara kliring meliputi wilayah kliring Pangkal Pinang, Dumai, Metro, Bontang, Kotabumi, Tarakan, dan Biak. Berikutnya adalah Lubuk Linggau, Sorong, Baturaja, Langsa, Solok, Singkawang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Muara Bungo, dan Sintang.

"Ini rangkaian pertama implementasi SKNBI bagi penyelenggara kliring non Bank Indonesia," ujar Budi.

Menurut Budi, dengan peresmian itu, sekitar Rp 5,2 triliun atau 96,5 persen transaksi kliring per hari telah terintegrasi secara nasional. "Khusus untuk 17 wilayah yang baru diresmikan, transaksi kliring per harinya mencapai Rp 28,2 miliar atau 0,5 persen dari transaksi nasional," tuturnya.

Hingga akhir tahun ini, Bank Indonesia mentargetkan seluruh wilayah kliring di Indonesia, termasuk penyelenggara kliring non Bank Indonesia, akan terhubung dengan jaringan SKNBI. Sehingga, masyarakat seluruh Indonesia, termasuk wilayah kabupaten atau kecamatan yang tergolong terpencil, dapat mentransfer pada hari yang sama. "Sepanjang sistem bank peserta sudah sepenuhnya terhubung," kata Budi.

Transmisi arus dana melalui SKNBI secara real time dan otomatis akan mempercepat peredaran kembali uang (velocity of money) yang mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. SKNBI juga memberikan efisiensi terhadap perbankan, pelaku bisnis dan masyarakat secara luas.

Budi mengatakan, SKNBI ini juga memberikan kecepatan dan keakuratan setelmen, sehingga lebih memberikan kepastian penyelesaian transaksi. "Dan meminimalkan risiko kegagalan penyelesaian," ujar dia.

Wahyudin Fahmi

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X