Iklan
TEMPO Interaktif, Sidoarjo/font>:Beberapa perwakilan korban lumpur Lapindo, Senin (18/2) pagi berangkat ke Jakarta untuk menemui Panitia Khusus Lumpur DPR RI. Mereka akan minta Pansus mendesak Presiden mengubah Perpres No. 14/2007 tentang luasan peta terdampak lumpur.Perwakilan warga yang berangkat ke Jakarta naik pesawat pagi tadi berjumlah 11 orang, terdiri dari seorang perwakilan dari Desa Jatirejo, dua orang dari Siring Barat, dua orang dari Pejarakan, dua orang dari Kedung Cangkring, dan empat orang dari Desa Besuki.“Kita akan ikut sidang Pansus Lumpur dan minta DPR mendesak Presiden memasukkan desa kami ke dalam peta terdampak,” tutur Rohim, koordinator warga dari Desa Besuki.Selama ini Perpres 14/2007 memang hanya memasukkan kawasan seluas 640 hektare dalam peta terdampak, yang terdiri dari Desa Kedungbendo, Jatirejo, Siring dan Renokenongo. Artinya, hanya desa-desa itu yang akan mendapatkan ganti rugi dari Lapindo Brantas Inc.Padahal, kawasan di luar yang diatur Perpres tersebut, saat ini keadaannya juga sudah sangat tidak layak untuk dihuni. Desa Besuki misalnya, saat ini malah sudah tidak bisa ditinggali karena tergenang lumpur hingga 1 meter akibat jebolnya tanggul pada Minggu (10/2) lalu.Begitu juga dengan Desa Kedung Cangkring, Mindi, dan Pejarakan. Tiga desa ini berada persis di tengah antara tanggul utama Lapindo dan tanggul Sungai Porong. Dengan jarak yang hanya sekitar 500 meter dari pusat semburan, ketiga desa ini pun saat ini juga terus mengalami amblesan tanah yang membuat hampir seluruh rumah mengalami retak-retak.Kondisi yang paling membahayakan terjadi di Desa Siring bagian barat. Di kawasan ini bahkan hampir setiap rumah penduduk keluar gelembung-gelembung semburan lumpur. Meski semburan yang keluar hanya kecil, namun mengandung gas yang sangat mudah terbakar, sehingga warga di Siring barat hingga saat ini tidak berani menyalakan api.“Presiden harus arif melihat rumah kami, mengubah Prepres adalah suatu keharusan,” tambah Rohim. Di Jakarta, warga rencananya akan menemui seluruh fraksi yang ada sebelum melakukan dialog dengan Pansus Lumpur.Bupati Sidoarjo Win Hendarso mendukung langkah warga yang akan ke Jakarta. Bahkan, biaya ke Jakarta ini ditanggung sepenuhnya oleh Win Hendarso. “Saya hanya bisa mendukung supaya seluruh warga saya dapat perlakuan yang adil,” ungkap Win.Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Arly Fauzi minta perwakilan warga yang ke Jakarta tidak hanya membawa aspirasi desa yang diwakilinya. “Perwakilan warga harus bisa membawa kepentingan seluruh korban lumpur, jangan mengedepankan ego desa masing-masing,” ungkap Ketua DPRD dari FKB ini.Rohman Taufiq
Iklan
