Rata-rata biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah daerah hanya berkisar Rp 30 ribu-an per ton sampah. Jumlah sebesar itu, Susmono melajutkan, hanya untuk mengangkat dan menimbun sampah di tempat pembuangan akhir.
Padahal, kata dia, Undang Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mewajibkan pemerintah daerah untuk menutup tempat pembuangan akhir dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi Susmono yakin target ini akan tercapai jika ada perubahan prioritas pembangunan sampah di daerah.
Departemen sendiri sudah menyiapkan proyek percontohan pengelolaan dengan sanitary landfill di daerah Bangli, Bali. Proyek yang bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ditargetkan akan selesai tahun ini dan akan berada di atas lahan seluas 5 hektare.
Susmono menyatakan, saat ini Departemen baru bisa menampung 60 persen pengelolaan sampah. Targetnya pada 2015 nanti sampah yang terkelola sudah 75 persen. Ia tak mentargetkan 100 persen karena sekitar 20 persen sampah memang tak bisa dimanfaatkan lagi.
Kepala Sub Direktorat Persampahan dan Drainase, Direktorat Pemukiman dan Perumahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Oswar Mungkasa menyatakan, pengelolaan sampah diprioritaskan pada daerah metropolitan. "Nggak bisa sekaligus disamaratakan ke 476 kabupaten," ujarnya ketika dihubungi Tempo secara terpisah.
Daerah prioritas tersebut antara lain Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Makassar dan sebagainya. Untuk Makassar, Oswar melanjutkan, pengelolaan sampah dilakukan dengan bekerjasama Jepang. Pinjamannya sebesar Rp 300 miliar.
Konsep pengeloaan sampah di kota-kota tersebut akan diarahkan dengan 3 R (reuse, reduce, recycle), baru kemudian di buang ke sanitary landfil. "Jadi, nantinya mengolah sampah ketika sampah memang sudah tak bisa diapa-apakan lagi," tambah Oswar.
Dianing Sari
