Pemerintah Minta Perbankan Salurkan Kredit Usaha Rakyat


TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah meminta perbankan segera menyalurkan dana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 20 triliun untuk tahun ini. "Perbankan diharapkan mampu menyalurkan kepada perusahaan mikro kecil dan menengah," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, dalam acara makan malam bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Senin malam.

Menurut Aburizal, kredit tahun lalu sebesar Rp 14 triliun bisa menyerap 1,7 juta pengusaha. Bila digabung dengan angka tahun lalu, lanjut Ical, maka pemerintah berharap tahun ini kredit Rp 33 triliun bisa beredar di kalangan pengusaha kecil dan menengah.

Krisis ekonomi global menyebabkab banyak sektor usaha terpengaruh, terutama yang berorientasi ekspor. Krisis juga mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Terutama perusahaan yang harus mengembalikan pinjaman kredit dari perbankan.

Aburizal mengatakan perusahaan skala kecil dan menengah bisa memanfaatkan kredit tanpa jaminan dengan pinjaman maksimal Rp 500 juta. "Ini bisa dimanfaatkan pengusaha-pengusaha di daerah," katanya.

Di tengah situasi sulit, kata Aburizal, tantangan pengusaha adalah membuat terobosan-terobosan. Misalnya dengan membentuk kemitraan dengan perusahaan lain, supaya perusahaan bisa besar.

Kredit yang dikucurkan pemerintah sendiri, kata Aburizal, total sebesar Rp 3,4 triliun. Kredit rakyat tahun lalu sebesar Rp 1,4 triliun, sedangkan tahun ini Rp 2 triliun.

Usaha skala kecil dan menengah mengeluhkan sulitnya mencari pinjaman untuk pengembangan usaha. Kalangan perbankan dinilai menutup peluang semua sektor usaha karena krisis ekonomi global.

Padahal, menurut Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa, tidak semua sektor usaha terpukul karena krisis.

"Kalangan perbankan mestinya punya pandangan mikro untuk melihat sektor usaha yang layak mendapat pinjaman. Jangan semuanya dipukul rata," kata Erwin.

NIEKE INDRIETTA

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Wajib Baca!
X