TEMPO Interaktif, Denpasar - Bali diminta memelopori penerapan jenjang karir pegawai negeri sipil (PNS) berbasis kompetensi. Langkah itu akan menjadi percontohan bagi daerah lain dalam menerapkan sistem pemerintahan yang baik.
Anggota Komisi II DPR RI Ryaas Rasyid menyampaikan permintaan itu kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Bali, Rabu (15/7).
"Selama ini jenjang karir PNS tidak jelas dan sulit mengharapkan pengaturan dari pemerintah pusat," kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) itu.
Karir PNS juga terimbas oleh suasana pilkada di mana calon kepala daerah terpilih akan memprioritaskan anggota tim suksesnya untuk menempati jabatan di birokrasi. Seringkali penempatan mengabaikan kompetensi keilmuan maupun pengalaman.
"Di Sulawesi ada kepala dinas pekerjaan umum dari lulusan IAIN," ujanya. Hal itu, kata Ryaas, memang dimungkinkan oleh undang-undang yang mengatur penempatan hanya mengacu pada kepangkatan. Tetapi, akibatnya pemerintahan yang effektif menjadi tidak tercapai.
Gubernur Bali menegaskan sejak awal telah mengusulkan adanya keputusan presiden yang memberikan panduan dalam implementasi sistem pola karir di daerah.
Selama ini, kata Pastika, pihaknya telah berusaha menerapkan prinsip "the right man on the right place" berdasarkan latar belakang pendidikan, pendidikan teknis fungsional, serta pengalaman jabatan.
Untuk pembinaan karir, pihaknya memberikan kesempatan bagi PNS untuk menempuhkan pendidikan lanjutan serta pendidikan kilat. Pada tahun 2009 anggaran diklat mencapai 530 juta, sedang beasiswa bagai mahasiswa S2 dan S3 mencapai Rp 234 juta.
ROFIQI HASAN
