TEMPO Interaktif, Jayapura - Aktivitas perkantoran di Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jalan Soa Siu, Dok II Bawah, Kota Jayapura, Papua lumpuh total akibat ratusan pegawainya melakukan unjuk rasa di halamannya, Rabu (14/10) siang. Unjuk rasa para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Papua itu menuntut pembayaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang belum dibayarkan sejak Januari lalu hingga Oktober 2009 ini.
Dalam unjuk rasa dari para PNS yang didominasi golongan I hingga golongan III ini meminta Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu menjelaskan mengapa tunjangan mereka belum dipenuhi. “Jika tidak dibayar, kami akan tetap terus melakukan unjuk rasa dan mogok kerja,” teriak salah satu pengunjuk rasa. Selain itu, mereka juga meminta Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua, Ahmad Hatari bertanggungjawab dalam soal belum dibayarkannya TKD ini.
Walau para pengunjuk rasa sudah melakukan aksinya dan aktivitas perkantoran di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Papua lumpuh total, tapi tak satu pun pejabat di lingkungan kantor itu menemui mereka.
Melihat perkembangan ini, para pengunjuk rasa akhirnya jalan kaki sejauh lima kilometer dari Kantor Gubernur Provinsi Papua ke Gedung Negara di Dok V Atas, Kota Jayapura. Di sepanjang jalan menuju Gedung Negara yang merupakan rumah dinas Gubernur Provinsi Papua dan kini juga dijadikan kantor oleh Barnabas Suebu, para pengunjuk rasa terlihat meminta para PNS di setiap kantor pemerintahan yang mereka lewati, untuk ikut serta dalam aksi mereka.
Sesampainya di Gedung Negara, para pengunjuk rasa dari PNS ini tetap menuntut pihak Gubernur Papua untuk merealisasikan tuntutan mereka soal pembayaran TKD selama sepuluh bulan belakangan ini. Terlihat sekitar puluhan anggota polisi berpakain lengkap berjaga-jaga dalam unjuk rasa itu. Tak lama kemudian, ada 10 orang perwakilan pengunjuk rasa diminta masuk bertemu secara langsung dengan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu. Hingga kini, pertemuan itu masih berlangsung.
CUNDING LEVI
