Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Aset Pemerintah Jawa Barat Tersangkut Di BPPN

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Aset pemerintah provinsi Jawa Barat berupa lahan eks perkebunan Cikanyere di Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tersangkut di Badan Penyehatan Perbankan Nasional akibat penjaminan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Grup Bakrie.

“Kita akan evaluasi secara hukum,” kata Asisten Pemerintahan, Hukum dan HAM Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Herri Hudaya di Bandung, Rabu (13/1). Aset yang dimaksud itu sempat ditulis khusus dalam Laporan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Keuangan Pemerintah Jawa Barat Tahun 2008 yang diserahkan pertengahan tahun lalu.

Lahan seluas 136,86 hektare dari total 144,668 hektare total eks perkebunan itu dijaminkan pada Bank Indonesia oleh Bakrieland Development sebagai jaminan utang BLBI oleh Grup Bakrie. Lahan itu tadinya dikerjasamakan oleh pemerintah Jawa Barat pada PT Villa Del Sol Agrotourism pada Desember 1992.

Dalam kerjasama itu, pemerintah Jawa Barat meminjamkan lahan selama 30 tahun, dan perusahan itu wajib membangun fasilitas pariwisata. Dalam perjanjian disebutkan, bagi hasil baru diberikan setelah 15 tahun sejak perjanjian diteken.

Pemerintah Jawa Barat mendapatkan pembagian keuntungan Rp 25 juta untuk lima tahun pertama setelah itu, lalu Rp 50 juta pada lima tahun selanjutnya. Dan pada lima tahun terakhir, sebelum perjanjian berakhir menjadi Rp 75 juta. Setelah perjanjian berakhir, seluruh fasilitas wisata itu jadi milik pemerintah Jawa Barat.

Herri mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan pengembalian aset itu. Seluruh surat yang dilayangkan hingga kini tak kunjung mendapat jawaban. “Kita akan datangi instansi terkait, supaya kita ada kepastian hukum untuk meng-cut perjanjian ini,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menjelaskan, pemerintah provinsi kala itu tidak bisa mengintervensi langkah bisnis yang dilakukan PT Villa. Dia mencontohkan, pengalihan pemilik perusahaan itu dibenarkan secara hukum. Yang dilarang, katanya, lari dari tanggung-jawab.

Pemerintah provinsi tadinya masih memberikan kesempatan pada PT Villa saat perusahaan itu sempat pailit akibat krisis moneter 1997 lalu. Pihaknya, lanjutnya, masih melihat progres pengembangan pembangunan fasilitas wisata di eks lahan perkebunan itu di antaranya berupa rumah percontohan serta akses jalan. ”Makanya kita biarakan, ada progres kemudian sempat terbengkalai alasan krisis moneter,” kata Herri.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar Gunawan Sidauruk mengatakan, akan menanyakan soal aset lahan ini pada Dirjen Harta Kekayaan Negara, Departemen Keuangan. “Untuk konfirmasi masalah ini ke Departemen Keuangan supaya dikembalikan lagi aset ini ke provinsi, Bakrie supaya ngitung lagi hutangnya,” katanya saat ditemui di kantornya, Selasa (12/1). .

Menurutnya, pengembalian aset ini pada pemerintah provinsi memungkinkan. Di antaranya, aturan yang menyebutkan soal aset negara tidak boleh dijaminkan termasuk melakukan penyitaan terhadap aset negara. “Hal-hal ini yang akan kita telusuri,” kata Gunawan.

AHMAD FIKRI
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

55 hari lalu

Pengendara melintas di depan Hotel Sultan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mendatangi Hotel Sultan untuk mengingatkan segera mengosongkan lahan di Blok 15 kawasan GBK. Selain itu pihak PPKGBK turut memasang spanduk pemberitahuan tanah aset negara di depan Hotel Sultan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Optimalkan 115 Aset Negara, LMAN Sumbang PNBP Rp 3,7 Triliun

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,7 triliun sepanjang 2023.


Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

10 Januari 2024

Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pendapat saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

Jokowi juga pernah singgung kepemilikan lahan Prabowo di Debat Capres 2019.


Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

22 Desember 2023

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di acara debat perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Terkini Bisnis: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Link Live Streaming Debat Cawapres

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 22 Desember 2023 antara lain ekonom soroti pembiayaan program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

22 November 2023

Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati (tengah) menyampaikan sambutan pada acara Hari Nasional Republik Polandia di Jakarta, Jumat (10 November 2023). (ANTARA/Cindy Frishanti)
Sri Mulyani Ungkap Tugas Penting DJKN Tak Hanya Mengelola Aset Negara, tapi...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tidak hanya memiliki tugas mengelola aset kekayaan negara.


Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

22 November 2023

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Juli 2019 sebesar Rp183,7 triliun atau 1,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani soal Aset Negara: Jangan Cuma Koleksi di Neraca Keuangan, Harus Ciptakan Nilai Tambah Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan semua kementerian dan lembaga harus meningkatkan kultur atau budaya untuk menjaga aset negara.


Mengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN

15 November 2023

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong saat ditemui awak media usai menggelar kegiatan halal bihalal di kantorny, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2019. Tempo/Dias Prasongko
Mengenal Mantan Mendag Tom Lembong yang Masuk Tim Pemenangan AMIN

Tom Lembong resmi menjadi Co-captain dalam tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias AMIN. Seperti apa sosoknya?


Terpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair

15 Oktober 2023

Sejumlah pencari kerja mengunjungi pameran bursa kerja Jakarta Job Fair di Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 40 perusahaan terkemuka dari berbagai bidang yang menyediakan lowongan bagi pelamar kerja ini berlangsung hingga 19 September 2023. Tempo/Tony Hartawan
Terpopuler: Lowongan Kerja KAI Service untuk Lulusan S1, Tiket Promo BNI - Batik Air Gelar Travel Fair

Berita terpopuler ekonomi sepanjang Sabtu kemarin, 14 Oktober 2023 dimulai dari PT Reska Multi Usaha (KAI Services) tengah membuka lowongan kerja.


Satgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya

27 September 2023

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban usai acara serah terima aset properti eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Satgas BLBI Sita 3 Aset Tanah dan Bangunan di Jakarta Selatan Senilai Rp 111,2 Miliar, Ini Rinciannya

Satgas BLBI memasang plang atas aset properti eks BPPN/eks BLBI dan menyita barang jaminan debitur dengan total perkiraan nilai Rp 111,2 miliar.


Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

29 Agustus 2023

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menetri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Tanggapi Kritik Anggota DPR tentang Pertumbuhan Aset Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kritik anggota DPR RI mengenai rendahnya pertumbuhan aset negara dibanding pertumbuhan utang.


Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

15 Agustus 2023

Kejaksaan Agung menyerahkan aset kapal hantu yang merupakan barang bukti kasus penyelundupan ribuan botol minuman keras kepada Polda Bangka Belitung. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Syaifuddin Tagamal, Selasa, 15 Agustus 2023. TEMPO/servio maranda
Kejaksaan Agung Serahkan Kapal Hantu ke Polda Bangka Belitung

Kejaksaan Agung minta Polda Bangka Belitung segera melaporkan data penyerahan aset di Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara.