Mereka dianggap merusak ketertiban karena lokasi berjualan terlalu dekat dengan badan jalan. "Tempat ini kami sewa dan bayar retribusi, jadi kalau direlokasi kami tidak mau," kata Ma'ruf pedagang souvenir khas pulau Madura, Minggu (14/2).
Menurut Makruf ketidaktertiban wilayah kaki Suramadu bukan salah pedagang. Lapak-lapak, lanjutnya, dibangun dengan biaya sendiri, dan sudah sesuai dengan arahan petugas keamanan.
Jika ingin tertata rapi, menurut Makruf mestinya penglola Suramadu membuat lapak khusus dengan warna seragam. "Sampai sekrang juga tidak jelas, kami ini dikelola BPWS atau pemkab Bangkalan," ujarnya.
Jumat lalu, dihadapan anggota komisi pembangunan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Kepala BPWS, Edi Purwanto mengatakan dalam waktu dekat penertiban pedagang di kaki Suramadu menjadi agenda utama, karena jumlah pedagang terus bertambah dan tak terkendali. "Bahkan ada yang jualan di area jembatan," tuturnya.
Namun Edi menegaskan penertiban tersebut bukan penggusuran, melainkan relokasi ke tempat yang tidak terlalu dekat pintu loket jembatan Suramadu. "Kami berkoordinasi dengan Pemkab Bangkalan, supaya tidak salah paham," terangnya.
MUSTHOFA BISRI
