Kementerian BUMN: Tak Ada yang Menduga Gas Jadi Primadona

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara M. Said Didu mengatakan hal yang bisa dilakukan Kementerian dalam mengatasi masalah kurangnya pasokan gas untuk industri hanya memberikan imbauan pada PT Perusahaan Gas Negara agar mendahulukan kepentingan dalam negeri.

“Karena problemnya bukan karena PGN tidak mau salurkan, tapi gasnya tidak ada,” kata Said saat ditemui di kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (15/3).

Said mengatakan, PGN harus bijak dalam mengatur penyaluran dengan pasokan terbatas. Yang perlu diperhatikan PGN adalah pengutamaan kepentingan dalam negeri karena terkait pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berharap industri dalam negeri tidak terhambat karena kurangnya bahan bakar.

Masalah kelangkaan gas ini dinilai Said merupakan masalah kebijakan nasional. Pada 1970-an, pasokan gas berlimpah dan harga masih murah, namun perusahaan-perusahaan belum banyak yang memanfaatkan. Padahal, gas harus segera digunakan setelah dieksplorasi karena biaya penyimpanannya yang mahal. “Sekarang banyak yang mau pakai gas. Tidak ada yang bisa memprediksi gas sekarang menjadi primadona,” ujar Said.

Seperti yang telah diberitakan, PGN berencana mengurangi alokasi gas hingga 20 persen dari total kuota untuk sektor industri karena pasokan gas yang tidak cukup. Rencana ini akan terealisasikan pada kontrak baru periode 2010-2011 mulai 1 April mendatang.

PUTI NOVIYANDA