80 Porsen Desa di Kabupaten Malang Selewengkan Dana Bantuan


TEMPO Interaktif, MALANG - Malang Corruption watch (MCW) menemukan sebanyak 80 persen desa di Kabupaten Malang menyelewengkan dana bantuan. Padahal dana yang diterima setiap desa seharusnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan warga, termasuk peningkatan fasilitas dan kinerja aparat pemerintah desa. “Pemerintah harus mencegah terjadinya penyelewengan karena berindikasi korupsi,” kata Koordinator Badan Pekerja MCW Zia Ulhaq, Rabu (5/5).

Di antara bantuan yang mengalir ke desa adalah bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Namun dalam kenyataannya, terjadi penyelewengan penggunaannya. Hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga memperkuat adanya praktek penyelewengan tersebut.

Menurut Zia Ulhaq, terjadinya penyelewengan karena lemahnya pengawasan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Malang. Seharusnya dilakukan supervisi secara berkelanjutan agar penyaluran dana tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dimiliki MWC, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Malang menyalurkan bantuan ADD sebanyak Rp 55 miliar.

Sementara itu, hari ini Rabu (5/5), sekitar 300 warga didampingi sejumlah tokoh Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Rabu (5/5), berunjuk rasa menuntut pencopotan Kertosuharsono dari jabatannya sebagai kepala desa. “Dia menyelewengkan dana desa untuk memperkaya diri sendiri,” kata kordinator aksi, Soliki.

Dana yang diselewengkan kepala desa di antaranya bantuan ADD senilai ratusan juta. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai perbaikan jalan, kegiatan Karang Taruna, serta Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Selain itu juga biaya proyek pembangunan balai desa Rp 96 juta. Warga bahkan mencurigai kepala desa menjual 10 ekor sapi bibit bantuan pemerintah kepada petani.

Tudingan penyelewengan didasarkan pada penggunaan dana-dana tersebut, termasuk ADD tahun 2009 dan 2009, hingga saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh Kertoharsono sebagai kepala desa.

Antara warga pengunjuk rasa dengan Kepala Desa Kertoharsono terjadi perdebatan dalam dialog yang berlangsung di balai desa.

Kertosuharsono membantah seluruh tuduhan warga. Pertanggungjawaban penggunaan ADD telah disampaikan kepada Camat Pakis. "Sesuai aturan, laporan pertanggungjawaban penggunaan seluruh dana desa hanya diberikan atasan kami, yakni Camat Pakis," ujarnya.

Kertosuharsono menilai unjuk rasa warganya tersebut akibat kesalahan persepsi dan kesenjangan komunikasi. Namun jika warga tetap bersikukuh mengatakan ada penyelewengan, dia mempersilahkan warga melaporkannya ke aparat penegak hukum. EKO WIDIANTO.


Komentar (1)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
maaf mas , sy mau koreksi ttg jumlah warga yg unjuk rasa di desa saptorenggo bukan 300 tetapi 34 warga krn saya ada di lokasi kejadian , saya warga saptorenggo . Kalau melihat unjuk rasa ini penuh dg muatan politik (di sinyalir ada salah satu pihak yg tidak bs terima dg kemenangan kades pada pemilihan th 2007), karena bpk kepala desa sudah menjelaskan dan menunjukkan bukti2 sebelum ada demo melalui LPMD dan BPD hasilnya sudah clear .
; $foto_slide_judul = ; $foto_slide_judul =
Wajib Baca!
X