Reformasi Pajak Tetap Jalan

Menteri Sri menerima pinangan Bank Dunia untuk menjadi managing director (direktur pelaksana) di institusi keuangan internasional itu per 1 Juni. Konon, gajinya 15 kali lipat dari gaji sebagai menteri. Namun ini bukan alasan ia mundur dari jabatan pentingnya di negeri sendiri. Apa penyebabnya?

Dibombardir wartawan dengan pertanyaan ini dalam berbagai kesempatan, ia sama sekali tak mau menjawab. Itu pula yang dialami Tempo ketika mewawancarai wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung, ini. Ditemui di ruang tamu kantornya, yang dipenuhi karangan bunga, kemarin, Menteri Sri selalu mengelak jika ditanya seputar alasan kepergiannya itu.

Sebenarnya sudah sejak kapan diminta Bank Dunia?

Seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden pada Rabu (Presiden mengatakan telah menerima surat permohonan dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick pada 25 April. Dalam surat itu, Zoellick meminta Sri Mulyani menjadi direktur pelaksana per 1 Juni 2010).

Tapi sebelumnya kan sudah didekati atau diberi tahu Zoellick?

Kalau itu, tidak usah saya jawab (Tersenyum).

Bagaimana nanti reformasi di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea dan Cukai setelah Anda tinggalkan?

Ya, akan terus lanjut saja, karena sistemnya sudah ada. Jangan sampai hanya bergantung pada one woman show. Karena, kalau bergantung pada one woman show, ya, tidak akan bertahan lama. Menteri kan bisa diganti.

Dari awal saya sudah menekankan ke para direktur jenderal saya, juga ketika saya melantik pegawai-pegawai eselon II, saya selalu tekankan reformasi itu harus dilakukan bersama-sama. Reformasi Pajak atau Bea-Cukai itu jangan bergantung pada menterinya atau dirjennya, karena menteri atau dirjen bisa diganti. Saya dan Pak Tjip (Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo) kan tidak mungkin terus-terusan di sini. Reformasi pajak harus bergantung pada sistem. Sistemnya sekarang sudah berjalan.

GRACE