TEMPO Interaktif, Jakarta - Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) memberikan penghargaan Anugerah BHACA 2010 kepada Walikota Surakarta Ir. Joko Widodo dan pemerintah Kota Yogyakarta dibawah pimpinan H. Herry Zudianto, SE, Akt, MM. Tema BHACA kali ini adalah reformasi dan pelayanan publik.
"Kami memilih dua nama ini berdasarkan faktor integritas, kepemimpinan, dampak reformasi birokrasi yang dilakukan, dan juga upaya melibatkan masyarakat," kata Betti Alisjahbana, salah seorang tim juri BHACA dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/10).
Empat dewan juri penghargaan BHACA ke-empat kalinya ini (2003, 2004, 2008, 2010) adalah Betti Alisjahbana, Zoemrotin K. Susilo, Prof. Dr. Eko Prasojo dan Rikard Bagun.
Menurut Betti, selain bersih, tokoh yang dipilih harus melakukan tindakan nyata, dengan membangun sistem yang transparan sehingga memperkecil terjadinya korupsi. Misalnya, Joko Widodo berhasil memimpin daerahnya dengan melakukan perubahan dengan cara yang sangat sederhana dan merakyat.
Saat dia merelokasi 989 pedagang kaki lima (PKL) dengan pendekatan yang sangat dialogis sehingga tidak menimbulkan unjuk rasa. Joko juga membangun 13 pasar tradisional, taman kota, serta perbaikan adminsirasi pelayanan. Dia juga melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
"Saya juga pernah tinggal di Solo bisa merasakan betul bedanya, dulu dan sekarang. Tidak heran jika dalam pilkada kedua kalinya ia terpilih dengan suara 90 persen lebih,"ujarnya.
Pemerintah Yogyakarta yang dipimpin Herry, menurut Betti, dipilih juga karena pelayanan publiknya yang sudah menerapkan pelayanan satu pintu. Pemerintah juga melakukan beberapa inovasi dalam sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain.
Ada juga unit pelayanan informasi keluhan (upik) yang memberikan ruang kepada publik untuk melakukan complain kepada pemerintah. "Pemerintah yang bersih terlihat dengan transparansinya, masukan yang mudah dijawab dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Pengurus BHACA Natalia Soebagjo mengatakan, dipilihnya tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini karena pada akhirnya pemberantasan korupsi di jajaran pemerintahan tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Individu yang dipilih, tidak hanya bersih tapi juga berhasil melakukan perubahan dalam birokrasi yang mereka pimpin untuk memperbaiki pelayanan kepada publik.
Dari proses yang dilakukan sejak awal tahun itu, masuk 38 nominator yang kemudian setelah dicek kelengkapan administrasinya hanya 15 nama yang memenuhi persyaratan. Nominator pun mengurucut menjadi 8 nama. Kemudian terpilihlah Joko dan Herry.
MUNAWWAROH
