Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bagi Hasil Keuntungan Sumber Daya Genetik 0,6 Persen

image-gnews
Seorang petani menanam padi di Blimbing, Malang, Jawa Timur,  (30/11). Sebelumnya, selama dua bulan, mereka tidak menanam karena sukit mendapatkan air untuk menyirami lahan pertanian mereka. TEMPO/Nurdiansah
Seorang petani menanam padi di Blimbing, Malang, Jawa Timur, (30/11). Sebelumnya, selama dua bulan, mereka tidak menanam karena sukit mendapatkan air untuk menyirami lahan pertanian mereka. TEMPO/Nurdiansah
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Negara-negara anggota Traktat International Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian sepakat menyisihkan keuntungan komersil 0,6 persen dari keuntungan penjualan komoditas hasil Sumber Daya Genetik (SDG). "Selama ini monopoli kepemilikan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian dapat memicu sengketa internasional. Diharapkan dengan adanya aturan ini, setiap negara anggota bisa memenuhi kebutuhan terhadap sumber daya genetik tanpa menimbulkan sengketa," kata Haryono, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian (Kementan), di kantornya, Senin (13/12).

Kesepakatan ini penting untuk pemerataan kesempatan tiap negara anggota memperoleh bantuan khususnya dalam transfer teknologi. Selama ini permasalahan pada negara-negara berkembang adalah kemampuan mereka mengakses teknologi. Nantinya setiap negara anggota yang menjual komoditas dari hasil pemanfaatkan Sumber Daya Genetik (SDG) dari negara lain wajib menyisihkan 0,6 persen keuntungan bersih untuk kemudian disetor ke Badan Pengatur ITPGRFA di Roma, Italia melalui skema Benefit Sharing Fund (BSF).

Karden Mulya, Kepala Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menambahkan pembagian keuntungan akan ditentukan oleh Badan Pengatur. "Karena Badan Pengatur merupakan perwakilan sah 121 negara anggota,"ujarnya. Sebelumnya Indonesia mengajukan keuntungan sebesar 0,7 persen, namun setelah didiskusikan dengan negara anggota lainnya disepakati sebesar 0,6 persen saja.

Traktat International Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian (ITPGRFA) merupakan upaya negara-negara di dunia di bawah naungan Food and Agriculture Organizations (FAO) untuk mengatur pencegahan terhadap monopoli kepemilikan sumber daya genetik, karena pada dasarnya setiap negara mempunyai ketergantungan kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya genetik.

Indonesia sendiri, ungkap Haryono, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya genetik terbesar kedua setelah Brazil, memiliki komitmen dan keterikatan dalam pelestarian dan pemanfaatan SDG. "Sejalan dengan komitmen tersebut, Indonesia telah meratifikasi perjanjian dalam bentuk UU RI no.4 tahun 2006 tentang pengesahan perjanjian sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia juga telah mengimplementasikan pengaturan pertukaran Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian melalui Peraturan Menteri Pertanian no.67 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pertanian no.15 tahun 2009.

Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam Badan Pengatur sebagai anggota biro sejak tahun 2006. Sidang keempat ITPGRFA nanti menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah yang rencananya akan dilaksanakan di Bali, 14-18 Maret mendatang. Sebelumnya, Sidang ITPGRFA telah dilangsungkan di Spanyol, Roma, dan Tunisia.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

17 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?


Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian dengan smart farming. Bagaimana strateginya?