Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan SAR Nasional Letnan Jenderal Marinir Nono Sampono mengatakan, lembaganya akan mengajukan anggaran siaga. Ini untuk mengantisipasi adanya pergerakan dalam memberikan pertolongan dan penyelamatan masyarakat dalam kecelakaan pelayaran, penerbangan dan bencana alam. "Saya laporan pada Bapak Wapres, kalau bisa kami dialokasikan anggaran siaga. Karena kita tidak tahu kapan celaka, bencana datang. Ini kita belum punya," kata Nono usai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden, Senin (14/2).
Dia mengungkapkan, anggaran ini hanya digunakan saat tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menjadi tanggung jawab dari Badan SAR Nasional. Dia mengatakan anggaran semacam ini juga dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Nasional, namun anggaran dadakan perlu jika dibutuhkan tiba-tiba. Jika anggaran itu tidak digunakan selama satu tahun berjalan, bisa kembali ke kas negara.
Nono menjelaskan, saat ini anggaran yang dialokasikan kepada Badan SAR Nasional sekitar Rp 400 - Rp 500 juta. Dia mengaku anggaran itu masih mencukupi untuk kinerja dan operasional. Hanya jika mendadak terjadi bencana, kata dia, perlu anggaran siaga. "Kecelakaan kan tiba tiba menggerakan manusia. Menggerakan itu butuh anggaran," ujarnya.
Ketika ditanya besar anggaran yang dibutuhkan untuk anggaran siaga, Nono mengaku masih menghitungnya. Dana itu nantinya harus mencukupi alokasi untuk tanggap darurat, kecelakaan penerbangan dan pelayaran, dan kemungkinan terjadinya bencana alam. "Kita akan hitung itu semua," katanya.
Jika anggaran siaga itu sudah terakomodasi, kata dia, Badan SAR Nasional bisa bergerak cepat. "Sekarang ini tidak ada. Kan nanti kasihan TNI kalau nanti kita gerakkan, (anggaran) untuk operasi juga terbatas," katanya.
Nono mengatakan, Wakil Presiden Boediono mendukung apa yang disampaikan Badan SAR Nasional. Apalagi, tantangan yang dihadapi badan ini semakin banyak. "Beliau sangat memahami dan ikut mendukung. Nanti juga akan disampaikan kepada Menkeu," katanya. Dia mengaku akan berkoordinasi dengan dirjen anggaran untuk pengelolaannya. "Kita akan berhitung dengan bapennas berapa sih yang patut," kata dia.
Badan SAR Nasional akan mengadakan pertemuan dengan Komisi V DPR, Kamis (17/2), terkait soal ini.
EKO ARI WIBOWO
Iklan
