TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengubah pola rekrutmen menteri saat melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu II. Ia mendorong Yudhoyono untuk mengedepankan pola profesionalisme dan bukan pola politik dagang sapi.
"Bukan mengganti menteri dari satu partai dengan dari partai lainnya, tapi diganti dengan orang yang profesional," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Fraksi Hanura DPR, Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 10 Maret 2011.
Mantan Panglima ABRI ini pun menilai pola politik transaksional yang digunakan SBY membuat efektivitas kinerja pemerintah rendah. "Bangsa ini masih banyak mengalami permasalahan yang kompleks dan tak tertangani dengan baik," ujarnya.
Menurut dia, SBY memiliki modal cukup besar untuk melakukan pemilihan menteri secara profesional, karena berada dalam sistem presidensial dimana penentuan menteri sebagai hak prerogatif presiden. "Bukan parlementer," ujarnya.
Karena itu pihaknya mendorong Presiden melakukan reshuffle, dengan alasan hingga pemerintahan berjalan satu setengah tahun, para menteri tak juga menunjukkan kinerja yang signifikan. "Bangsa ini masih banyak mengalami permasalahan yang kompleks dan tak tertangani dengan baik."
Ia mencontohkan masalah kelangkaan cabai yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengatakan, penanganan masalah ini sebenarnya mudah. "Saat jaman orde baru, masalah seperti itu bisa tertangani dengan cepat," tuturnya.
Wiranto juga menyoroti pernyataan salah seorang menteri yang sempat mengatakan tak usah makan cabai jika memang harga cabai mahal. Ia menilai pernyataan itu menunjukkan ketidakpekaan sang menteri tersebut. "Kalau tidak makan cabai, bagaimana nasib warung nasi padang, dan lainnya?" ujarnya.
FEBRIYAN
