TEMPO Interaktif, Jakarta - Politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan, dengan format baru koalisi, partainya enggan jika semua isu akan disepakati dalam mekanisme sekretariat gabungan partai koalisi pendukung pemerintah. "Apakah semua harus diselesaikan setengah kamar seperti itu?" kata Wakil Ketua DPR itu di Jakarta.
Wacana untuk menjadikan setgab sebagai arena pengambilan kesepakatan suara muncul dari salah satu partai anggota koalisi, Demokrat. Mereka meminta hal ini setelah dalam beberapa isu krusial anggota koalisi tak menemukan titik temu dan berujung pada pertarungan di parlemen. Tak adanya kesepakatan inilah yang membuat kondisi koalisi panas dingin dalam beberapa bulan terakhir.
Namun, Golkar sendiri mengklaim bahwa semua permasalahan sudah selesai dengan dibentuknya kesepakatan penataan koalisi pekan kemarin. Akhir pekan lalu, Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Markham, menyatakan bahwa partai anggota koalisi pendukung pemerintah telah menyepakati tiga poin penting terkait penataan koalisi. Pertama, mereka menyepakati untuk tak lagi mengeluarkan pernyataan saling menyerang diantara anggota koalisi.
Kedua, koalisi menyepakati untuk melakukan revitalisasi rapat-rapat setgab untuk membuat agenda kebijakan bersama. Ketiga, koalisi juga menyepakati adanya strategi komunikasi politik bersama yang akan diterapkan untuk menjelaskan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan yang diusung pemerintah. Kesepakatan itu, menurut Idrus dibentuk saat pertemuan wakil anggota partai koalisi pada Rabu pekan lalu.
Menanggapi kesepakatan itu, Ketua Partai Golkar itu mengatakan, bahwa tidak ada kepastian semua hal akan diselesaikan dalam setgab. Bahkan ia dengan tegas menolak jika semua perbedaan harus diselesaikan dalam setgab. "Kalau semua disepakati seperti itu, tidak sehat untuk demokrasi kita," ujarnya.
Baca Juga:
Priyo pun mengatakan, kesepakatan itu tidak menutup kemungkinan adanya jalan buntu dalam pembahasan sebuah isu. "Mungkin saja ada yang tidak disepakati, dan kalau memang semua disepakati dalam setgab, apa fungsi DPR?" ucapnya.
Ia mengatakan, partainya tak akan mengubah haluan untuk mengkritisi jalannya pemerintahan.
FEBRIYAN