Menurut Agung, komunikasi yang dilakukan untuk mencari titik temu yang baik khususnya bagi seluruh partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab). Tentu saja kontrak baru itu nantinya tak hanya untuk kepentingan partai koalisi semata tapi untuk kepentingan nasional. Sehingga kinerja koalisi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. "Namanya juga penataan sehingga sana-sini harus disesuaikan, ada yang dikurangi ada yang ditambah,"kata dia.
Agung membantah jika partainya menolak atau membangkang untuk menandatangani kontrak baru tersebut. "Itukan masih draft, jadi tidak ada pembangkangan. Tapi sama-sama menyelesaikan draft yang ada,"ujar Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Kemarin, Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan kontrak politik baru untuk partai koalisi tak diperlukan karena yang ada sekarang ini sudah cukup memadai.
MUNAWWAROH