Pernyataan Didi ini terkait sikap PKS yang tak kunjung jelas menyikapi draft revisi kontrak koalisi ini. Meskipun telah menerima draft tersebut, PKS urung menyatakan setuju atau tidak terhadap draft tersebut.
Demokrat sendiri tampaknya telah menutup pintu negosiasi kontrak koalisi. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok, menyatakan bahwa draft itu sudah final. Dalam kontrak baru itu disepakati bahwa anggota koalisi harus menaati keputusan yang telah disepakati dalam Sekretaris Gabungan. Selain itu, terdapat pula mekanisme hukuman bagi partai anggota koalisi yang dinilai membangkang.
Didi mengatakan, Demokrat tak takut jika memang nantinya PKS menyatakan tak setuju dengan kontrak ini dan keluar dari koalisi. "Kami di Demokrat tidak pernah khawatir jika mereka keluar," ujarnya. Ia pun mengultimatum PKS agar segera menyepakati dan menaati kontrak ini. "Koalisi ini harus jelas jenis kelaminnya, jangan bermain di dua tempat," ujarnya.
Mengenai batasan waktu sampai akhir masa reses, Didi mengatakan hal ini dikarenakan koalisi harus segera bekerja untuk mengamankan agenda-agenda pemerintahan. "Jadi harus selesai semua urusan koalisi ini," tuturnya. "Kasihan kalau energi kita harus habis mengurusi ini terus," ujarnya.
FEBRIYAN