Sebelumnya, diberitakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan waktu kepada Partai Keadilan Sejahtera hingga Kamis ini memutuskan soal keikutsertaan dalam koalisi. PKS, satu-satunya partai yang belum menandatangi kesepakatan koalisi yang baru. PKS merupakan partai yang dianggap melanggar kontrak koalisi setelah mendukung hak angket mafia pajak bersama Partai Golkar.
Disebut-sebut, adanya perubahan kontrak baru dengan adanya jabatan ketua harian digilir, pemberian pengharagaan dan hukuman terhadap kinerja partai oleh presiden dan kesetaraan kinerja parlemen dan eksekutif.
Tifatul membantah adanya proses tawar menawar dan adanya keberatan dari PKS. "Tidak ada keberatan wong kertasnya cuma tiga lembar," Katanya. Menurutnya, hingga detik ini sedang dalam pembicaraan, dan tidak mengetahui apakah draf itu sudah disampaikan. Ia mengatakan perubahan draf itu tidak ada yang signifikan. Kalau dahulu, nuansa umumnya benci atau rindu sekarang "Ku ingin bersama mu selamanya".
Soal ketakutan PKS digeser dari kabinet, Tifatul membantahnya. Menurutnya, meski tanpa kesepakatan baru, Presiden bisa mereshuffle kapan saja. "Soal resuffle itu urusan Presiden. Tidak ada kontrak , Presiden mau resufle , resufle saja," katanya.
Ditanya soal pertemuan SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, Ia mengaku tidak mengetahui. Namun, Ia memastikan hubungan SBY dan PKS tetap baik. "Presiden menugaskan saya di sini (acara serah terima jasad Rosihan Anwar ke pemerintah)," katanya.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyakini koalisi tidak akan masalah, termasuk dengan PKS. "Insyallah semua koalisi bisa baik-baik aja semua," katanya.
Soal tambahan poin dalam kesepakatan, Aburizal mengatakan tidak akan memberatkan termasuk bagi Golkar. "Hanya memberikan suatu penjelasan supaya jadi rinci perjanjiannya, tapi tidak ada perubahan," katanya. Tidak ada pembatasan dan tidak memberatkan partai koalisi. Soal posisi Ical yang disebut menjadi wakil Setgab, Aburizal mengaku tidak berubah. "Sama saja," katanya.
EKO ARI WIBOWO
