Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Gaji dan Fasilitas Anggota DPR  

image-gnews
Anggota dewan sebelum Rapat Paripurna dimulai, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Anggota dewan sebelum Rapat Paripurna dimulai, di Gedung MPR/DPR, Jakarta. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta -Lagi-lagi DPR kembali disorot. Bukan soal gedung baru tapi menyangkut fasilitas yang diterima pimpinan dan anggota DPR.

Disebutkan tunjangan pulsa anggota Dewan mencapai Rp 14,4 juta per bulan. Data ini diungkap oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

Namun Wakil Ketua DPR, Anis Matta, menyangkalnya. "Pulsa kok besar sekali," kata Anis Matta saat ditemui di DPR, Kamis 12 Mei 2011. Menurut dia, itu, "bukan buat pulsa tapi tunjangan komunikasi intensif."

Apa saja dan berapa besar gaji serta fasilitas yang diterima DPR? Inilah rincian yang didasarkan pada Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR.

No.
Uraian
Penerimaan Setelah Dipotong Pajak (Rp)
Anggota DPR Merangkap Ketua
AD
Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD
Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
A
GAJI POKOK DAN TUNJANGAN :

1. Gaji Pokok (GP)
2. Tunjunangan Istri (10% GP)
3. Tunjangan Anak (2 anak x 2% GP)
4. Uang Sidang/Paket
5. Tunjangan Jabatan
6. Tunjangan Beras rata-rata 4 jiwa @10 Kg = 4 x 10 x 4.230
7. Tunjangan PPH Pasal 21


4.200.000
420.000
168.000

2.000.000 9.700.000

198.000

1.729.608

4.200.000
420.000
168.000

2.000.000 9.700.000

198.000

1.729.608

4.200.000
420.000
168.000

2.000.000 9.700.000

198.000

1.729.608

Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan
18.415.608
18.415.608
18.415.608
  Potongan-potongan
1. Iuran Wajib 10% (GP + Tunjangan Keluarga)
2. Pajak PHH Pasal 21

478.000

1.729.608

478.000

1.729.608

478.000

1.729.608
Jumlah Potongan-potongan
2.208.408
2.208.408
2.208.408
A
Jumlah Penghasilan Gaji Pokok dan Tunjangan Bersih
16.207.200
16.207.200
16.207.200


No.
Uraian
Penerimaan Setelah di Potong Pajak (Rp)
Anggota DPR Merangkap Ketua
AD
Anggota DPR Merangkap Wakil Ketua AKD
Anggota DPR Merangkap Anggota AKD
B
PENERIMAAN LAIN-LAIN :

1. Tunjangan Kehormatan
2. Tunjunangan Komunikasi Intensif
3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran.
4. Biaya Penelitian dan Pemantauan Peningkatan Fungsionalitas Konstitusional Dewan.
5. Dukungan Biaya Bagi Anggota yang Merangkap Menjadi Anggota Badan/Panitia Anggaran.
6. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon.
7. Biaya Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Komunikasi Intensif.


4.460.000
14.140.000

3.500.000


600.000



2.000.000



5.500.000

8.500.000



4.300.000
14.140.000

3.000.000

500.000

1.200.000

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

5.500.000

8.500.000



3.720.000
14.140.000

2.500.000

-

1.000.000

5.500.000

8.500.000

B
Jumlah Penerimaan Lain-lain
38.700.000
37.440.000
35.360.000
  Jumlah Take Home Pay (A+B)
54.907.200
53.647.200
51.567.200

*)keterangan: semua dalam rupiah.



FEBRIYAN | FAJAR | WDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

8 April 2020

Greenpeace mengadakan aksi damai kreatif di depan gedung DPR sebagai bagian dari Peringatan 9 Tahun Bencana Fukushima 13 Maret 2020. Aksi sebagai bagian dari Peringatan 9 Tahun Bencana Fukushima. TEMPO / Muhammad Iqbal
Viral Surat DPR Dapat Rp 116 Juta untuk Uang Muka Beli Kendaraan

Beredar sebuah surat yang menyebutkan anggota DPR akan mendapat Rp 116 juta untuk uang muka membeli kendaraan.


Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

4 Desember 2019

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Baleg Mendapat Masukan 451 RUU Prolegnas DPR 2019-2024

DPR 2019-2024 menargetkan 135 UU disahkan.


Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

2 Oktober 2019

Anggota DPR yang juga artis Mulan Jameela bersama rekan-rekan saat mengikuti Sidang Paripurna Pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Mulan Jameela Hingga Hillary Brigita Anggota DPR, Berapa Gajinya?

Gaji dan fasilitas yang diterima anggota DPR baru amat menggiurkan.


Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

26 Agustus 2019

Gaji DPR (DOK. Tempo)
Singgung Income, Jokowi Minta DPR Percepat Legislasi

Kata Jokowi, income anggota DPR lebih besar dari Menteri.


Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

28 Agustus 2017

Mantan presenter televisi, Grace Natalie, berpose disela-sela mengikuti verifikasi partai politik di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 24 Mei 2016. Meski sedang hamil,  Grace memulai kiprahnya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto
Ketika Ketua Umum PSI Tanya 10 Anggota DPR Baik kepada Jurnalis

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menanyakan 10 anggota DPR RI yang baik kepada para jurnalis.


Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

19 Agustus 2017

Kepala BURT, Anton Sihombing (berbatik biru) dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Achmad Djuned (batik kuning) melihat ruang rapat staf auditor BPK di Gedung BPK, Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka membandingkan kondisi gedung milik DPR dan BPK. Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Ketua BURT Ingin Ruangan Anggota DPR Senyaman Hakim Konstitusi

Anton Sihombing menilai ruangan anggota DPR sudah melebihi kapasitas.


Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

15 Agustus 2017

Mahfud MD. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Mahfud Md Sarankan Jokowi Menolak Pembangunan Gedung Baru DPR

Mahfud berujar, dalam berbagai lawatannya ke luar negeri, gedung parlemen Indonesia sudah jauh lebih layak dan terhitung fasilitasnya cukup mewah.


DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

15 Agustus 2017

Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
DPR Minta Anggaran Rp 7,25 Triliun, Roy Salam: Tidak Rasional

Menurut Roy tren kenaikan anggaran menyebabkan deviasi APBN, yang kemudian menimbulkan defisit.


Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

11 Agustus 2017

Gdung MPR/DPR di Jakarta. TEMPO/Wahyu Setiawan
Ini Penjelasan Fahri Hamzah Awal Mula Wacana Proyek Apartemen DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menjelaskan awal mula munculnya wacana pembangunan gedung baru DPR di Taman Ria, Senayan.


Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

11 Agustus 2017

TEMPO/Imam Sukamto
Alasan PUSaKO Minta Pemerintah Menolak Anggaran DPR 7,25 Triliun

Menurut Direktur PUSaKO Feri Amsari, DPR tak layak mengajukan anggaran sebesar itu, karena selain prolegnas meleset, DPR juga sering menyerang KPK.