Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perjuangkan Nasib, Guru Swasta Bentuk Organisasi Baru  

image-gnews
TEMPO/Subekti
TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO Interaktif, Semarang - Para guru swasta di seluruh Indonesia membentuk sebuah wadah baru untuk alat perjuangan aspirasinya. Persatuan Guru Swasta Indonesia, nama organisasi baru ini akan dideklarasikan pada 7 Juli mendatang di Tugu Proklamasi Jakarta.

“Organisasi persatuan guru swasta ini sangat penting agar bisa terus memperjuangkan aspirasi para guru swasta yang hingga kini masih terus mengalami diskriminasi,” kata Zain Adv, Ketua Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia Daerah Jawa Tengah, Selasa, 5 Juli 2011.

Organisasi guru swasta ini merupakan peleburan dari organiasi sebelumnya, Federasi Guru Independen. Federasi ini belum bisa maksimal dalam memperjuangkan aspirasi para guru swasta. Organisasi sangat penting sebagai alat perjuangan karena hingga kini berbagai persoalan masih menghimpit para guru swasta.

Zain meminta agar pemerintah tidak melakukan diskriminasi antara guru swasta dan guru negeri. Sebab, sesuai dengan amanat UU Dosen dan Guru yang memerintahkan bahwa antara guru swasta dan guru negeri harus disejajarkan.

Salah satu contohnya dari 700 ribu guru yang menikmati tunjangan sertifikasi, hanya sebanyak 73 ribu di antaranya adalah guru swasta atau baru 10 persen. Padahal, kata Zain, undang-undang mengamanatkan bahwa sertifikasi harus menjangkau sebanyak 15 persen guru swasta. Zain mendesak agar pemerintah memberikan akses pendidikan maupun pelatihan kepada para guru swasta. Selama ini, akses pendidikan maupun pelatihan masih banyak yang diakses para guru negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diskriminasi lain yang masih dialami guru swasta adalah soal rendahnya gaji. Hingga kini, kata Zain, masih ada guru swasta yang menikmati gaji hanya sebesar Rp 200 hingga Rp 300 ribu per bulan. Selain itu, karena para guru juga termasuk sebagai tenaga kerja maka pemerintah juga sudah waktunya memberikan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

Zain menyatakan Jawa Tengah akan memberangkatkan sebanyak 1.200 orang dalam acara deklarasi Persatuan Guru Swasta Indonesia dengan menggunakan sebanyak 17 buah bus.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

4 hari lalu

Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  di lokasi ujian The Sultan Convention Center, Sumsel, Minggu 5 September 2021. SKD CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru untuk penempatan instansi  pemerintah daerah di Sumatera Selatan ini  diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 September - 18 Oktober 2021  dengan menerapkan protokol kesehatan. ANTARA FOTO/Feny Selly
Seleksi ASN 2024, Kemendikbudristek Buka Formasi 419.146 Guru PPPK

Seleksi PPPK tersebut diperuntukkan untuk guru di sekolah negeri.


Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

14 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Mau Dijadikan Sumber Pembiayaan Makan Siang Gratis, Apa Fungsi Utama Dana BOS?

Perhimpunan Pendidikan dan Guru menolak jika makan siang gratis menggunakan dana BOS


Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

15 hari lalu

Ketua PGRI Unifah Rosyidi. (ANTARA/PGRI)
Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.


Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Jakarta, pada Sabtu 25 November 2023. ANTARA/Yashinta Difa
Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya atas perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah-sekolah.


Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

15 hari lalu

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyampaikan keterangan perihal pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu di LBH Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017. TEMPO/Danang F
Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.


Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

15 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Reaksi Para Guru Soal Makan Siang Gratis akan Gunakan Dana BOS

Menurut FSGI, penggunaan dana Bos untuk makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal memahami tujuan kebijakan itu.


Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

15 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

Terpopuler: Rencana pengalihan dana BOS untuk program makan siang gratis diprotes serikat guru, Presiden Jokowi cawe-cawe rencana kerja Prabowo.


Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

15 hari lalu

Tempo Explain: Risiko Anggaran Jumbo Makan Siang Gratis
Serikat Guru Tolak Prabowo Alihkan Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Tidak Berpihak pada Pendidikan

Federasi Serikat Guru Indonesia menolak rencana Prabowo-Gibran mengalihkan dana BOS untuk pembiayaan program makan siang gratis. Pendidikan terancam.


Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

17 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Kongres XXIII PGRI 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Maret 2024. Foto: Hendrik Yaputra
Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

Demi menghadiri acara PGRI, Jokowi mengaku menggeser jadwal membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang.


PGRI Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Guru Honorer secara Komprehensif

17 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Kongres XXIII PGRI 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Maret 2024. Foto: Hendrik Yaputra
PGRI Minta Pemerintah Selesaikan Masalah Guru Honorer secara Komprehensif

Ketua Umum PGRI, nUnifah Rosyidi mengatakan permintaan itu merupakan salah satu rekomendasi guru honorer yang disampaikan kepada Presiden Jokowi.