Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Keuangan Luncurkan 'Whistleblowing System'  

image-gnews
ANTARA/Rosa Panggabean
ANTARA/Rosa Panggabean
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Keuangan meluncurkan 'whistleblowing system'. Sistem yang diberi nama WISE ini diluncurkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo hari ini Rabu 5 Oktober 2011 di gedung Djuanda 1 kompleks Kementerian Keuangan.

'Whistleblowing System' ini merupakan sebuah sistem berbasis internet yang diharapkan memudahkan masyarakat, pegawai maupun pejabat pemerintahan melaporkan perbuatan-perbuatan yang berindikasi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.

Agus mengaku bangga dengan aplikasi WISE. Menurutnya sistem ini merupakan yang pertama ada di lembaga kementerian negara RI. "Sebelumnya baru Komisi Pemberantasan KorupsiK yang punya, KPK Whistleblowing System atau KWS," kata Agus saat peluncuran WISE kemarin.

Agus mengatakan pihaknya tengah berupaya membangun budaya yang mengutamakan integritas, profesionalitas, religiusitas, dan semangat reformasi birokrasi. Harapannya, upaya membangun nilai-nilai tersebut berjalan benar, "Kalau tidak, akan ada peniup pluit dan berakibat pada sanksi, bahkan sampai dibawa ke proses hukum," katanya.

Agus mengatakan dulunya konsep awal Kementerian Keuangan dalam WISE ini hanya melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan saja. Namun setelah dibahas bersama diputuskan mengajak peran serta masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi informatika diharapkan menjadikan informasi cepat dan tentunya murah bagi masyarakat.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho menambahkan peluncuran sistem baru ini telah sesuai dengan komitmen Kementerian Keuangan memerangi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diakuinya masih saja ada pegawai belum meninggalkan tindakan KKN tersebut, "Jadi dengan WISE ini masyarakat dapat berperan memantau kinerja pegawai Kemenkeu," kata Sony.

Sonny mengatakan WISE ini memiliki empat keunggulan, yaitu : kerahasiaan sang pelapor sangat dijaga dan dipastikan aman. Setiap pelapor tak perlu menyebutkan identitasnya, "Boleh dengan nama samaran yang menarik," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian, lanjut Sonny mengenai keunggulan WISE, aplikasi ini dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui website 'www.wise.depkeu.go.id. Selain itu Integrasi dan pelaporan dioperasikan seluruh unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang dimonitor oleh Inspektorat Jenderal. Serta kemudahan para pelapor untuk memonitoring sejauh mana laporan mereka ditindak lanjuti.

Agus Martowadojo menambahkan dalam 3 atau 6 bulan ke depan dirinya akan meminta laporan evaluasi aplikasi sistem ini dari dari Inspektorat Jenderal. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Kementerian Keuangan akan mempublikasikan hasil penanganan pengaduan kepada masyarakat melalui media massa.

Aplikasi WISE ini merupakan hasil dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 yang telah ditetapkan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati tentang tata cara pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan sejak Mei 2010 namun baru diluncurkan hari ini.

Dalam siaran persnya disebutkan selama 2010, Kementrian Keuangan telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 890 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran baik ringan maupun berat. Dari jumlah tersebut, 24 pegawai diberhentikan secara hormat dan tidak hormat. Pemberian hukuman adalah tindak lanjut dari pengaduan pegawai lain dan masyarakat luas.

INDRA WIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani TEMPO/Tony Hartawan
Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.


Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Ilustrasi investasi. pixabay
Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.


Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Karyawan menunjukkan uang pecahan 100 dolar Amerika di penukaran mata uang asing di Jakarta, Selasa 16 April 2024, Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menembus level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) setelah libur Lebaran 2024. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto menyampaikan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terjadi seiring dengan adanya sejumlah perkembangan global saat libur Lebaran. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.


Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Lokasi pertemuan menteri-menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Luang Prabang, Laos, Minggu 28 Januari 2024. ANTARA/Kyodo
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

35 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

47 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

51 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

53 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

54 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.