TEMPO Interaktif, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia menyatakan bahwa berdasarkan survei Dua Tahun Presiden SBY, setidaknya terdapat sembilan menteri yang layak diganti dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II ini. Peneliti LSI, Ardian Sopa, mengatakan penggantian sembilan menteri ini adalah indikator apakah SBY melakukan reshuffle benar-benar untuk memperbaiki kinerja atau hanya sebagai akomodasi politik.
"SBY harus memberikan sinyal bahwa ia berkuasa mengganti menteri yang dianggap cacat oleh publik," ujarnya dalam pemaparan hasil survei di kantor LSI, Ahad, 16 Oktober 2011.
Kesembilan menteri itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Agama Suryadharma Ali, dan Menteri Pertanian Suswono.
Ia mengatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mendapatkan sorotan setelah kasus korupsi di dua kementerian ini terkuak ke publik. "Publik menilai mereka gagal memimpin kementerian menjadi bebas korupsi," ujarnya.
Sementara Darwin Zahedy Saleh, Suharso Monoarfa, dan Freddy Numberi dinilai memiliki cacat moral karena ketiganya diisukan memiliki selingkuhan. Sedangkan Mustafa dan Endang dianggap tak lagi mampu memimpin karena masalah kesehatan yang diderita keduanya.
Untuk Suryadharma Ali, publik menilainya tak mampu melindungi hak-hak kelompok minoritas. "Ia dinilai bertindak diskriminatif dengan melakukan larangan beribadah bagi Ahmadiyah," jelasnya.
Sementara Suswono menjadi sorotan karena dianggap tak mampu memenuhi kebutuhan sembako masyarakat. "Masyarakat menilainya simpel, karena harga sembako semakin tinggi, yang salah, ya Menteri Pertanian," ujarnya.
Penggantian kesembilan menteri ini sendiri menjadi satu dari dua rekomendasi yang diberikan LSI bagi SBY untuk menjalankan tiga tahun sisa pemerintahannya. Ia mengatakan jika SBY berani melempar menteri-menteri ini dari kabinetnya, maka SBY menunjukkan bahwa dirinya memiliki kekuasaan tinggi terhadap kabinet. "Menunjukkan SBY tidak tersandera koalisi," ujarnya.
Rekomendasi kedua, lanjutnya, SBY harus mengubah gaya kepemimpinannya. Selama dua tahun ini, masyarakat cenderung melihat SBY sebagai presiden yang lamban, tidak berani mengambil risiko, dan cenderung melakukan kompromi. "SBY harus berindak cepat, tegas, berani untuk menyejahterakan rakyat, memberantas korupsi, dan melindungi kelompok minoritas," ujarnya.
FEBRIYAN