TEMPO Interaktif, Jakarta - Pembentukan sejumlah holding badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor perkebunan, kehutanan, dan farmasi ditargetkan rampung dan efektif pada tahun depan. "Efektif dalam arti sudah terbentuk dan mulai berjalan," kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, di Jakarta, Selasa, 25 Oktober 2011.
Pembentukan holding BUMN merupakan strategi perampingan BUMN yang telah dicanangkan Kementerian BUMN. Selain melalui holding, perampingan BUMN juga dapat dilakukan melalui merger atau konsolidasi, divestasi, likuidasi, ataupun stand alone. Jika program tersebut berjalan sesuai rencana, Kementerian BUMN menargetkan jumlah BUMN semakin ramping, dari 141 BUMN pada saat ini menjadi 78 BUMN pada 2014.
Khusus holding BUMN perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara I (Persero) hingga PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, saat ini peraturan pemerintah terkait itu masih digodok di Kementerian Keuangan. "Pada 30 Januari 2011 holding BUMN perkebunan ditargetkan akan efektif," kata Dahlan.
Kemudian akan dilanjutkan dengan holding BUMN kehutanan, yaitu PT Inhutani I (Persero) hingga PT Inhutani V (Persero) dan Perum Perhutani yang ditargetkan selesai pada 28 Februari 2012. Dalam hal ini, Perum Perhutani akan dipilih menjadi induk holding.
Selain holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan, yang juga sedang digodok adalah regrouping BUMN farmasi. Regrouping tersebut dilakukan tanpa adanya pembentukan holding company baru dan melalui mekanisme pengambilalihan oleh Kimia Farma terhadap Indofarma. Sementara PT Bio Farma direkomendasikan untuk tidak diikutsertakan dalam proses regrouping karena dinilai lebih tepat untuk masuk dalam klaster industri life science dibandingkan dengan farmasi.
Regrouping BUMN farmasi sendiri ditargetkan rampung pada 30 Juni 2012. "Setelah regrouping dilakukan, diharapkan akan terdapat efisiensi dengan meminimalisir produk dan business overlap dengan adanya spesialisasi produksi antara Kimia Farma dan Indofarma," kata Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Irnanda Laksanawan, beberapa waktu lalu.
EVANA DEWI
