TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pertanian Dewan Perwakilan Rakyat menolak rencana pemerintah melakukan impor benih padi hibrida. Benih itu, oleh Kementerian Pertanian, akan diberikan kepada petani sebagai bantuan benih.
Beberapa fraksi di Komisi Pertanian DPR menolak usulan Kementerian Pertanian menambah alokasi anggaran pengadaan benih hibrida yang mencapai Rp 252 miliar pada 2012 untuk areal 300 ribu hektare.
Anggota Komisi Pertanian DPR dari Fraksi Golongan Karya Siswono Yudo Husodo mengatakan kemampuan produksi benih hibrida di dalam negeri hanya 36,79 persen atau hanya untuk kapasitas penggunaan seluas 107 ribu hektare.
Sedangkan untuk mencapai 300 ribu hektare dipastikan harus dipenuhi dari impor yang biasanya berasal dari Cina. “Sebaiknya dana itu tidak digunakan untuk impor benih hibrida, tapi untuk pengadaan benih nonhibrida di dalam negeri,” kata Siswono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan kementerian Pertanian di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin 21 November 2011.
Fraksi Golkar, kata dia, lebih setuju jika pemerintah mengalihkan anggaran yang akan dipergunakan untuk impor benih hibrida ke pembelian benih padi unggul nonhibrida. Menurut dia, petani banyak yang tidak cocok menggunakan benih hibrida karena banyak memerlukan perawatan dan tergolong sensitif.
“Petani banyak tidak cocok (memakai) hibrida karena rentan dan banyak membutuhkan terapan teknologi yang belum dikuasai petani. Karena itu kami gunakan sesuai dengan kemampuan produksi benih padi dalam negeri saja,” katanya.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi Pertanian dari Fraksi Partai Amanat Rakyat Viva Yoga Mauladi. Menurut dia, di daerah pemilihannya yakni di Lamongan dan Gresik, Jawa Timur, petaninya lebih memilih benih unggul lokal nonhibrida seperti benih Ciherang.
“Kami dari Fraksi PAN menolak impor benih padi hibrida. Ini berdasarkan hasil aspirasi kunjungan kerja di lapangan. Untuk kepentingan petani, bukan kepentingan importir,” ujarnya.
Harga benih padi hibrida Rp 55 ribu per kilogram, sedangkan benih unggul nonhibrida sebesar Rp 6 ribu per kilogram.
Dia menjelaskan petani di Lamongan sudah 2 kali gagal panen ketika menggunakan benih padi hibrid. Karena itu ke depan mereka menolak pemberian benih tersebut meski bagian dari bantuan subsidi bagi petani.
ROSALINA
