Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DKI Rancang Tiga Peta Hijau Jakarta  

image-gnews
TEMPO/Amston Probel
TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komunitas Peta Hijau Jakarta akan menambah tiga peta lagi tahun depan. Peta pertama terkait dengan kawasan Kecamatan Kramat Jati. Kedua, pemetaan terfokus pada mal-mal ramah lingkungan di Jakarta. Lalu peta terakhir mengenai perkampungan kumuh Jakarta yang tidak dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DKI ataupun Rencana Detail Tata Ruang.

Pembuatan satu peta butuh waktu enam bulan sampai satu tahun. Terdiri dari lokakarya untuk pembuatan standar operasi, survei setiap akhir pekan, hingga akhirnya dicetak. "Dibuatnya secara paralel oleh tiga tim berbeda di waktu bersamaan," kata Nirwana Joga, Koordinator Peta Hijau, ketika ditemui di BPPI, Veteran, Jakarta Pusat, Minggu 11 Desember 2011.

Ada kemungkinan ketiga peta baru selesai dicetak akhir 2012 atau awal 2013. "Tapi kalau satu peta sudah selesai, tak harus menunggu peta lainnya, ya, langsung diluncurkan ke masyarakat," ujar pengamat lingkungan yang akrab dipanggil Yudi ini.

Mulai hari ini komunitas memulai lokakarya. Sedang survei dimulai Januari 2012 nanti. Survei akan dilakukan langsung ke lapangan bekerja sama dengan beberapa komunitas lain.

Peta pertama dibuat untuk melengkapi Rencana Detail Tata Ruang untuk Kecamatan Kramat Jati. Menggunakan peta dasar dari Rencana Tata Ruang Wilayah, komunitas ini akan memetakan potensi alam seperti salak Condet dan habitat Elang Bondol, peninggalan kebudayaan seperti kawasan HEK, juga pemanfaatan lingkungan bantaran kali Ciliwung. "Surveinya langsung dari rumah ke rumah melibatkan warga. Supaya warganya juga tahu potensinya dan mau menjaga lingkungan sekitar," kata Nirwono.

Untuk peta kawasan Kramat Jati, Peta Hijau bekerja sama dengan karang taruna setempat dan beberapa komunitas, di antaranya Komunitas Pengamat Burung, Komunitas Ciliwung-Condet, dan Transformasi Hijau.

"Kami mau melengkapi dengan peta kawasan karena penjaringan untuk RDTR pasti hanya sedikit masukan warga. Selain harus warga yang proaktif ke kantor kelurahan dan kecamatan, penjaringan juga dilakukan hari kerja saat warga sibuk," kata Nirwono. Jika sukses di Kramat Jati, pembuatan peta hijau serupa akan dilakukan di 43 kecamatan lain di Jakarta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Divisi Sosialisasi Peta Hijau, Bayu Wardhana, menambahkan peta mengenai mal ramah lingkungan dirasa perlu karena ada pergeseran makna mengenai mal. Warga Jakarta saat ini lebih suka rekreasi di mal.

Fokus utama peta adalah keamanan dan kenyamanan mal, baik bagi pengunjung maupun warga lingkungan sekitar. Seperti tanda bahaya dan penanganan saat terjadi gempa dan kebakaran, kepatuhan terhadap larangan merokok, ruang ibu menyusui, ketersediaan tempat ibadah, cara pengelola mendaur ulang air, ketersediaan parkir sepeda, hingga penanganan polusi suara akibat keberadaan mal.

"Tak ada hubungan langsung dengan pengelola mal. Surveinya tentu dengan reportase langsung sebagai pengunjung," kata dia.

Sedang peta perkampungan kumuh di Jakarta, kata Nirwono, untuk memetakan area abu-abu atau lubang hitam Ibu Kota. "Daerah ini dianggap tidak eksis karena masalah kependudukan, sengketa lahan, padahal di sana banyak permasalahan lingkungan," ujar Nirwono menambahkan.

Ketiga peta ini akan menambah 9 peta lain yang sudah dikeluarkan Peta Hijau, yaitu peta Kemang (2001), peta Kebayoran Baru (2002), peta Menteng (2003), peta Kota Tua (2005), peta Jelajah Jakarta (naik transportasi) Hijau (2009), Kenali Situ Jakarta dan sekitarnya (2009), Satu Dasawarsa Peta Hijau Jakarta (2010), Keanekaragaman Hayati Jakarta (2011), dan peta Jakarta Dulu Potret Kini (2011). "Ini semua bukti bahwa masyarakat Jakarta masih peduli dengan lingkungannya," kata Nirwono.

ARYANI KRISTANTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

16 Desember 2023

Pemerintah Dorong Pertumbuhan Perkotaan Berkelanjutan

RDTR bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai wahana inovasi yang juga mempertimbangkan beberapa isu global yang dihadapi


Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

27 Oktober 2022

Warga berjalan melintasi banjir di permukiman penduduk kawasan Rawajati, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. BPBD DKI Jakarta pada Senin pukul 06.00 WIB mencatat sebanyak 53 RT di DKI Jakarta terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pakar Tata Kota Sebut Tata Ruang Jakarta Jadi Pemicu Banjir

Nirwono Joga menyebut banjir Jakarta adalah konsekuensi logis.


Hormat kepada Dosen yang Ubah Cara Pandangnya, Ridwan Kamil Kirim Batik dan Foto

28 Agustus 2021

Allan Jacobs, dosen Ridwan Kamil
Hormat kepada Dosen yang Ubah Cara Pandangnya, Ridwan Kamil Kirim Batik dan Foto

Ridwan Kamil mengenalkan dosen pembimbingnya saat mengambil magister di Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat.


Fakta-fakta DKI Dinobatkan Sebagai Kota dengan Tata Ruang Kota Terburuk di Dunia

25 Agustus 2021

Sejumlah anak bermain di Sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. ANTARA/Galih Pradipta
Fakta-fakta DKI Dinobatkan Sebagai Kota dengan Tata Ruang Kota Terburuk di Dunia

Jakarta mendapat peringkat pertama kota dengan desain perencanaan tata ruang kota terburuk di dunia. Apa kata DPRD DKI dan pakar?


Efisiensikan Perencanaan Kota, Bank Dunia Beri Sejumlah Saran Ini

9 November 2019

Peta Dasar Pertanahan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Efisiensikan Perencanaan Kota, Bank Dunia Beri Sejumlah Saran Ini

"Saya menyarankan investasi dan perencanaan harus tersinkronisasi," ujar Senior Urban Development Specialist dari Bank Dunia, Gayatri Singh.


IMB Akan Dihapus, Begini Dampaknya ke Penataan Ruang Kota

24 September 2019

Pembangunan gedung bertingkat di kawasan Sudirman, Jakarta, 18 Maret 2016. TEMPO/Tony Hartawan
IMB Akan Dihapus, Begini Dampaknya ke Penataan Ruang Kota

Pemerintah sebaiknya berfokus untuk membenahi proses pengurusan IMB, bukan malah menghapuskannya.


2035, PUPR: 75 Persen Masyarakat Hidup Berdesak-desakan di Kota

4 Juli 2018

Sejumlah penumpang mengantre saat berpindah kereta rel listrik (KRL) di peron Stasiun Duri, Jakarta, 16 April 2018. Kepadatan penumpang tersebut terjadi karena operasional KA Bandara Soekarno-Hatta ditambah, sehingga operasional KRL rute Duri-Tanggerang harus dikurangi dari 90 menjadi 80 perjalanan. ANTARA
2035, PUPR: 75 Persen Masyarakat Hidup Berdesak-desakan di Kota

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan jumlah penduduk yang hidup di perkotaan terus meningkat tiap tahunnya.


CEO Lippo Group Bicara Soal Status Tata Ruang Meikarta

21 Maret 2018

Pemimpin Redaksi Harian Kompas Rikard Bagun, Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie, CEO Lippo Group James Riady, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya di acara topping off dua tower di Meikarta,  29 Oktober 2017. TEMPO | ADI WARSONO
CEO Lippo Group Bicara Soal Status Tata Ruang Meikarta

Lippo Group menyebutkan semua perizinan pembangunan dan penyesuaian tata ruang atas proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, terus dilakukan.


Kota-Kota Ini Dipersiapkan Jadi Kota Baru, Apa Saja Fasilitasnya?

20 Maret 2018

Ilustrasi Kota Jakarta. Getty Images
Kota-Kota Ini Dipersiapkan Jadi Kota Baru, Apa Saja Fasilitasnya?

Pembangunan kota baru tengah menjadi permasalahan di berbagai negara. Beberapa kota ini direncanakan akan menjadi kota baru di Indonesia.


Sandiaga Uno Revisi Perda Zonasi, Ingin Seperti Silicon Valley

12 Februari 2018

Sekda Jakarta Saefullah bersama Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno saat meninjau jalan layang Pancoran, Jakarta, 14 Januari 2018. Sandi menargetkan jalan layang yang dibuat untuk mengurai kemacetan di sekitar perempatan Pancoran. TEMPO/ Naufal Dwihimawan Adjiditho
Sandiaga Uno Revisi Perda Zonasi, Ingin Seperti Silicon Valley

Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang direvisi, kata Sandiaga Uno, tidak akan menyalahi aturan.