TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengakui lembaganya sering ditawari senjata dan alat pertahanan oleh berbagai pihak. Salah satunya, para duta besar. "Semua duta besar datang tawarkan alat yang bisa dijual ke Indonesia," kata Sjafrie dalam pertemuan dengan pemimpin media massa di Jakarta, Selasa, 16 Januari 2012 malam.
Menurut Sjafrie, lembaganya memiliki anggaran sangat besar untuk pembelian senjata dan alat pertahanan, yaitu, Rp 150 triliun selama lima tahun. Inilah yang membuat banyak pihak mendekati kementerian untuk menawarkan senjata. "Tapi kami tak sembarangan," katanya.
Pemerintah, kata Sjafrie, hanya bersedia membeli alat pertahanan dan senjata yang ditawarkan lengkap dengan transfer teknologi. Selain itu, pembelian alat harus diikuti jaminan perawatan dalam jangka waktu tertentu karena justru masa perawatan ini membutuhkan biaya lebih mahal.
Menurut Sjafrie, lembaganya sudah membentuk high level comittee untuk mengendalikan dan mengawasi proses pengadaan senjata dan alat pertahanan. Ada tiga tahap audit atas proses pembelian itu. "Sekarang ada pre-audit, current audit, post-audit. Kalau itu (korupsi) masih terjadi, artinya gendeng bener itu orang," kata Sjafrie.
KARTIKA CANDRA