Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Pertanian Naik, Produktivitas Stagnan

image-gnews
TEMPO/Prima Mulia
TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Produktivitas sektor pertanian dianggap stagnan meski anggaran untuk sektor tersebut sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Alokasi anggaran Kementerian Pertanian yang meningkat hampir dua kali lipat dari Rp 8,2 triliun pada 2009 menjadi Rp 17,8 triliun pada 2011 dianggap masih belum mampu meningkatkan produktivitas sektor itu.

"Tentu ada masalah yang serius dan harus segera diperbaiki," kata anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat, Kemal Azis Stamboel, melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Selasa 17 Januari 2012.

Logikanya, menurut Kemal, seharusnya ada peningkatan produktivitas yang lebih tinggi setiap terjadi peningkatan input produksi. Namun, data menunjukkan sebaliknya. Dalam kurun waktu 14 tahun terakhir (1996-2010) produktivitas pertanian rata-rata tumbuh di bawah 1 persen per tahun, sedangkan pada dua dekade sebelumnya (1970-1996) produktivitas pertanian rata-rata tumbuh 2,4 persen per tahun.

"Fakta ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah karena rata-rata pertumbuhan penduduk kita sudah mencapai 1,5 persen per tahun atau 0,5 persen lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produktivitas pertanian kita," ujar Kemal.

Kemal menyatakan kebijakan politik anggaran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian perlu dievaluasi. Sebagai contoh adalah postur anggaran untuk Kementerian Pertanian pada APBNP 2011 di mana dari anggaran yang sebesar Rp 17,8 triliun ternyata alokasi untuk belanja modal hanya sebesar 3,36 persen. "Mayoritas belanja dialokasikan untuk belanja sosial sebesar 46,47 persen, belanja barang 44,12 persen, dan belanja pegawai 6,03 persen," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan dari Kementerian Pekerjaan Umum, alokasi belanja modal untuk pembangunan dan perawatan irigasi hanya sekitar Rp 3 triliun pada 2011. Padahal, data menunjukkan bahwa hanya sebanyak 36 persen lahan sawah yang mendapat aliran air irigasi. "Bagaimana produktivitas pertanian akan bisa meningkat jika infrastruktur mendasar seperti irigasi masih jauh dari kondisi ideal," kata Kemal.

Kemal mengatakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara memberi insentif fiskal seperti subsidi pupuk, subsidi benih, dan subsidi suku bunga kredit adalah kebijakan yang baik. "Tapi itu belum cukup," ujar dia. Alasannya karena kebijakan insentif fiskal yang diberikan pemerintah akan berjalan tidak efektif jika infrastruktur pertanian yang mendasar seperti irigasi, waduk, dan bendungan masih belum diperbaiki.

Menurut Kemal, pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, waduk, dan bendungan yang baik adalah prasyarat mendasar untuk meningkatkan produktivitas pertanian. "Tanpa itu, kebijakan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah akan berjalan tidak optimal," ucap politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu.

PRIHANDOKO

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

19 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

49 hari lalu

Berkelanjutan Membangun Tapanuli Utara

10 tahun memimpin Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, fokus membangun infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Perekonomian tumbuh positif meski di masa pandemi Covid-19.


BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

56 hari lalu

BRI Menanam Grow & Green Bangkitkan Harapan Petani

BRI bersama Yayasan Bakau Manfaat Universal meluncurkan program BRI Menanam Grow & Green.


Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

57 hari lalu

Petani menanam bibit singkong di areal lumbung pangan nasional 'food estate' di Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 6 Maret 2021. Anggaran tersebut untuk mendukung program pengembangan
Mahfud MD Kritik Food Estate, Ini 5 Lokasi dan Kendalanya

Mahfud Md menyebut food estate adalah proyek gagal. Di mana saja lokasi proyek tersebut dan apa saja faktor kegagalannya?


Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

57 hari lalu

Cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka (kiri) dan Cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar saat mengikuti debat Cawapres ke empat di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Debat kali ini bertema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gibran Mau Libatkan Generasi Muda Lewat Smart Farming, Ini Strateginya

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ingin melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian dengan smart farming. Bagaimana strateginya?