TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, akan memanggil seluruh Direktur Utama BUMN untuk menyelesaikan masalah administrasi masing-masing, Selasa pekan depan. Rencananya, pertemuan ini akan dilangsungkan di gedung ESQ 165, Jakarta Selatan. Pertemuan itu salah satunya untuk menindaklanjuti permintaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait laporan keuangan BUMN yang bermasalah. “Ada banyak dokumen yang masih bermasalah,” kata Dahlan di kantornya, Jumat (20/1).
Sebelumnya BPK meminta BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan administrasi yang dihadapi. Auditor BPK, Ilya Avianti mengatakan, dari 141 BUMN yang sekarang ada, hanya 22 perusahaan yang laporannya tidak bermasalah.
Baca Juga:
Dahlan akan mengecek catatan BPK ke perusahan-perusahaan pelat merah. “Harus jelas, bisa diselesesaikan atau tidak, supaya bisa dicarikan jalan keluar,” tuturnya. Menurut dia, masalah yang dihadapi sangat bervariasi diantaranya problem tanah, pengadaan, hingga pelaksanaan kontrak. Masalah ini juga sudah berlangsung lama dan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah berlangsung selama 10 tahun.
Menurut dia, masalah itu tidak bisa dianggap sepele,bahkan bisa menghambat proses perampingan BUMN yang sudah direncanakan. Saat ini beberapa skenario restrukturisasi dan rightsizing BUMN memang kerap terhambat status BUMN yang bermasalah. “Kalau memang sudah tidak bisa diselamatkan, harus dikubur baik-baik lah,” tuturnya. Ia memberi contoh, ada masalah yang memang sulit diselesaikan, misalnya kontrak dengan pihak yang sudah meninggal dunia.
Masalah-masalah seperti itu, menurut Dahlan harus dicari jalan keluarnya oleh direksi yang bertugas. “Jangan sampai direksi menganggap masalah itu bukan terjadi pada masa jabatannya sehingga tidak ditanggulangi,” katanya.
Baca Juga:
ANGGRITA DESYANI
