TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan partainya tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Tjahjo, pemerintah seharusnya tidak mengkaji kebijakannya dengan menaikkan atau membatasi BBM. "Tapi itu harus dilihat berdasarkan kebutuhan masyarakat," kata Tjahjo dalam acara Pekan Konstitusi di Jakarta, Senin, 30 Januari 2012.
Selain itu, banyak faktor yang disebut Tjahjo membuat PDIP menolak kebijakan pemerintah tersebut. Menurut Tjahjo, tidak semua pemilik kendaraan pribadi mampu membeli BBM nonsubsidi. Tjahjo pun sangsi dengan kesiapan SPBU di seluruh Indonesia jika harus melarang masyarakat membeli BBM subsidi. "Jadi, itu semua harus dilihat secara komprehensif."
Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan berbagai opsi penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat. Opsi-opsi itu di antaranya dengan menaikkan harga BBM, melakukan pembatasan BBM bersubsidi, dan melakukan konversi BBM ke gas. Rencananya pemerintah akan menerapkan kebijakan tersebut mulai tanggal 1 April mendatang.
Tjahjo menduga jika opsi menaikkan BBM yang dipilih, pasti ada pihak yang "bermain". Tetapi, "Saya belum mau berkomentar soal itu," Tjahjo menambahkan.
Tjahjo menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan soal BBM itu secara bertahap. Yang penting, kata dia, jangan sampai pemerintah menyengsarakan rakyat.
PDIP, kata Tjahjo, sudah membuat riset sendiri soal BBM. Namun, Tjahjo enggan mengungkapkan hasil riset tersebut. "Nanti saja, Februari akan kita umumkan hasilnya," Tjahjo menambahkan.
DIMAS SIREGAR