TEMPO.CO, Jakarta- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai naiknya anggaran untuk komisi-komisi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak wajar. Menurut Fitra, kenaikan anggaran DPR pun tak akan meningkatkan kinerja para wakil rakyat seperti dirindukan banyak kalangan di masyarakat.
"Ini hanya memboroskan uang negara dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, kepada Tempo, Selasa, 31 Januari 2012.
Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Arwani Thomafi, Senin 30 Januari 2012, menyatakan tahun ini semua komisi di DPR mendapat kenaikan anggaran. Kenaikan anggaran juga terjadi di alat kelengkapan DPR lainnya seperti Badan Anggaran dan Badan Kehormatan.
Kenaikan anggaran, misalnya, terjadi di Komisi Pertahanan, dari Rp 42,4 miliar pada 2011 menjadi Rp 52,8 miliar pada 2012. Anggaran Komisi Pemuda, Pendidikan, dan Olahraga juga naik dari Rp 46,4 miliar menjadi Rp 55,9 miliar. Adapun anggaran Badan Anggaran DPR naik dari Rp 16 miliar menjadi Rp 18 miliar.
Menurut Fitra, kenaikan anggaran DPR tidak didasari pada alasan yang jelas dan kuat. DPR justru mendapat kenaikan anggaran ketika publik menilai buruk kinerja badan legislatif itu.
Berdasarkan pemantauan Fitra, misalnya, DPR tidak pernah mencapai target pembahasan rancangan undang-undang. Paling banter DPR hanya sanggup menyelesaikan sekitar 30 persen dari RUU yang ditargetkan selesai dibahas.
Selain itu, menurut Fitra, DPR juga gagal dalam mengawasi eksekutif. DPR terkesan tak berdaya dalam mengawasi perilaku korup para birokrat. Dalam beberapa kasus anggota DPR bukannya mengawasi birokrasi, “Tapi bekerja sama dengan merampok anggaran negara,” ujar Uchok.
IRA GUSLINA
