Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Janggal, Pembongkaran Ruang Banggar Serba Tertutup  

image-gnews
Sejumlah kursi mewah yang di impor akan diganti dengan kursi produk dalam negeri terkait renovasi ruang Banggar yang menelan anggaran sebesar Rp 20 miliar.TEMPO/Imam Sukamto
Sejumlah kursi mewah yang di impor akan diganti dengan kursi produk dalam negeri terkait renovasi ruang Banggar yang menelan anggaran sebesar Rp 20 miliar.TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat seperti hendak mengatur diri serba tertutup. Setelah rapat penentuan ruang yang berlangsung tak terbuka, pembongkarannya pun berlangsung kucing-kucingan. Setelah beberapa kali tertunda, pembongkaran ruangan senilai Rp 20 miliar itu akhirnya dimulai pada Kamis lalu, pukul 23.10 WIB.

Pembongkaran itu sebenarnya cuma untuk mengangkat kursi-kursi impor dari Jerman yang mengisi ruangan tersebut. Dengan sigap, pekerja dari beberapa perusahaan jasa pengiriman barang, yang dibantu pengamanan dalam DPR, mengangkut kursi seharga Rp 24 juta per unit itu.

Sempat terjadi kegaduhan pada awal pengangkatan kursi tersebut. Hal itu terjadi karena banyaknya jumlah wartawan yang meliput aktivitas tersebut. "Tolong diberi jalan dulu itu," kata seorang petugas pengamanan.

Prosesnya pun berlangsung tertutup. Sambil menunggu giliran tiap kursi dikeluarkan, pintu ruang Badan Anggaran tertutup rapat. Ketika pintu dibuka, lampu sengaja dimatikan agar seolah tak tampak aktivitas dalam ruangan tersebut.

"Saya tidak tahu kenapa pintunya tertutup dan lampunya dimatikan. Perintah dari atasan seperti itu," kata seorang petugas pengamanan dalam. Pengeluaran kursi-kursi itu berlangsung kurang-lebih satu setengah jam, hingga Jumat, pukul 00.30, kemarin. "Ayo, cepat, cepat dikeluarkan," kata petugas pengangkutan barang.

Berdasarkan pemantauan Tempo, kursi tersebut berjumlah lebih dari 100 unit dan ada empat unit kursi yang berbeda. Menurut penanggung jawab pengiriman barang yang menolak disebutkan namanya, total kursi 177 unit, yang diangkut menggunakan lima unit truk boks barang. "Ada empat kursi yang beda untuk pimpinan dan 173 lainnya untuk para anggota," ujar petugas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kursi yang masih terbungkus rapi itu, menurut petugas, akan dikirim ke PT Dekorindo Selbytra di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta. Tapi, untuk penempatan barang, tidak dikirim ke kantor pusat PT Dekorindo.

"Dikirimnya ke gudang PT Dekorindo di kawasan Parung, Bogor," ujar petugas itu. Ketika Tempo mencoba duduk di kursi mewah itu, tak ada yang istimewa. Padahal harganya hampir setara dengan dua unit sepeda motor bebek. Tidak ada sandaran tangan. Memang, sandaran tubuh cukup lentur.

Kepala Hubungan Masyarakat Sekretaris Jenderal DPR Jaka Dwi Winarko mengatakan penggantian itu dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas lain. "Supaya tidak mengganggu. Kan barang yang dibawa banyak, truknya juga banyak," ujarnya.

DIMAS SIREGAR | AFRILIA SURYANIS | FEBRIYAN | SUNUDYANTORO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

14 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas


Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Sejumlah pejabat Polri tiba untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum menuju Istana Negara di Jakarta, Jumat 14 Oktober 2022. Sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di Istana Negara untuk menerima pengarahan dari Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.


DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

Anggota DPR Eko Hendro Purnomo menyerahkan laporan fraksi Partai Demokrat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat tersebut beragendakan menyerahkan laporan dan pengesahan hasil Panja Pembahasan RUU P2 APBN TA 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.


Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Warga menata paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian
Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.


DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.


2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani. TEMPO/Dhemas Reviyanto
2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.


Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Mei 2018. TEMPO/Adam Prireza
Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.


3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

Suasana gedung Nusantara MPR/DPR RI tengah mempersiapkan lokasi untuk acara sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI dan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Rabu, 16 Agustus 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.


Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

4 Oktober 2017

Sri Mulyani Indrawati. Tempo/Ratih Purnama
Sri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018

Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.


Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

7 April 2017

Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Charles Jonas Mesang mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Anggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri  

Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.