TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat diminta segera melakukan pembersihan kader yang diduga terkait kasus korupsi. Hal ini penting jika Demokrat tetap menjadikan jargon partai antikorupsi sebagai jualan pada Pemilu 2014. “Pembersihan harus dilakuan tanpa pandang bulu,” kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ari Dwipayana, saat dihubungi Tempo, Ahad, 12 Februari 2012.
Ari menyatakan, pembersihan terhadap kader bermasalah harus dilakukan secara adil. Aksi bersih-bersih ini tidak disarankan hanya menghantam salah satu kekuatan faksi di internal Partai Demokrat. Menurut Ari, Demokrat wajib membuat aturan tegas untuk mengatur kader yang tersangkut korupsi. “Harus ada aturan main,” ujar Ari.
Ari menilai, saat ini Anas Urbaningrum sedang membangun kekuatan di tingkat akar rumput. Karenanya, pembersihan terhadap kader-kader yang dekat dengan Anas pasti juga memperhitungkan dampat politik internal.
Menurut Ari, Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memakai momentum sejumlah kasus korupsi di internal untuk membersihkan kader. Namun, ujar Ari, pembersihan ini ditengarai justru akan meniadakan faksi-faksi yang selama ini bersaing di partai. “Pasti akan muncul masalah jika mengabaikan kekuatan politik,” kata dia.
Kekuatan politik atau faksi di internal Partai Demokrat dibangun atas patron. Akibatnya, ketika ada masalah di faksi-faksi internal, Partai Demokrat gagap mengelola konflik ini. Dia menyarankan faksi-faksi internal partai dikelola dan dilembagakan dalam aturan yang tegas.
Tujuannya, kata dia, agar ketika ada masalah, ada mekanisme internal yang bisa menyelesaikannya. “Cara partai ini menyelesaikan isu belum terlembaga,” kata Ari.
Menurut Ari, Partai Demokrat sudah seharusnya memproteksi diri agar tidak menjadi persembunyian bagi orang bermasalah. Demokrat tidak menerima kader tanpa basis ideologi yang jelas. Misalnya, orang bisa menjadi kader partai asalkan bisa mengumpulkan sumbangan dalam jumlah besar. “Harus ada perbaikan sistem kaderisasi,” kata Ari.
Jika perbaikan ini tidak dilakukan, Partai Demokrat hanya akan menjadi tempat untuk memproteksi koruptor.
I WAYAN AGUS PURNOMO