Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Proyek MP3EI Dituding Abaikan Pertanian

image-gnews
Menteri BUMN Dahlan Iskan (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (2 kiri) dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung (kiri) dan moderator saat seminar rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2012 di Jambi, Rabu (8/2). Pertemuan tersebut menyoroti kemajuan Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) termasuk di wilayah Sumatera dan khususnya Jambi. ANTARA/Andika Wahyu
Menteri BUMN Dahlan Iskan (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (2 kiri) dan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung (kiri) dan moderator saat seminar rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2012 di Jambi, Rabu (8/2). Pertemuan tersebut menyoroti kemajuan Master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) termasuk di wilayah Sumatera dan khususnya Jambi. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang digagas pemerintah dinilai memberikan ruang yang sangat besar bagi pelaku ekonomi asing, khususnya lewat instrumen liberalisasi perdagangan.

Sebaliknya, pembangunan MP3EI melalui pembagian koridor berdasarkan pulau menimbulkan kekacauan potensi daerah masing-masing dan mengesampingkan sektor lain, terutama pertanian.

“Misalnya Jawa, fokus ke industri dan jasa. Bagaimana dengan pertanian? Padahal di luar Jawa belum tentu cocok untuk lahan pertanian,” kata ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Infrastruktur yang dibangun dalam program MP3EI juga dinilai lebih banyak melayani kepentingan sektor industri atau jasa dan cenderung mengabaikan sektor pertanian, seperti pembangunan irigasi, bendungan, maupun jalan desa.

MP3EI merupakan rencana pembangunan jangka panjang pemerintah yang dibagi menjadi enam koridor ekonomi. Pada pelaksanaannya, MP3EI dinilai akan berdampak buruk terhadap pertanahan di wilayah Indonesia. Karena itu, MP3EI dinilai dapat merugikan rakyat sendiri.

Fadhil yang juga Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, dari sisi investasi, sektor pertanian belum begitu dilirik oleh para pemodal. Karena itulah, perlu adanya insentif untuk mengembangkan investasi sektor pertanian.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Luas lahan pertanian Indonesia sebesar 7,75 juta hektare dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa. Luas pertanian Indonesia hanya seperempat dari luas lahan pertanian Thailand yang sebesar 31,84 juta hektare, padahal penduduknya hanya 61 juta jiwa.

“Secara umum, terdapat kecenderungan penurunan tenaga kerja di sektor pertanian di beberapa negara. Persoalannya, ada negara yang mampu menggeser tenaga kerja ke sektor industri, seperti Cina dan Malaysia, namun ada juga yang justru menggeser tenaga kerja ke sektor informal,” tuturnya.

Fadhil mengatakan perlu keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian dalam pembangunan, mengingat konsentrasi tenaga kerja di sektor ini cukup besar. “Sekitar 39,33 juta orang,” ujarnya. Sedangkan tenaga kerja di sektor industri sebesar 14,54 juta orang dan sektor perdagangan sebesar 23,40 juta orang.

ROSALINA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

2 hari lalu

Sejumlah buruh tani menanam benih padi. TEMPO/Budi Purwanto
Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.


Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

4 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.


Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

4 hari lalu

Seorang pembeli memilih buah Manggis yang dijajakan masyarakat di jalan nasional menuju Banda Aceh, di kawasan Meureudu, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie, Aceh. Selasa (10/7). ANTARA/Rahmad
Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.


Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

15 hari lalu

Warga melihat kondisi bangunan yang terseret banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Sabtu, 6 April 2024. Data Nagari Bukik Batabuah menyebutkan  banjir lahar dingin  yang terjadi pada Jumat (5/4) itu menerjang 17 unit mobil dan sejumlah motor dan 40 rumah, tiga di antaranya rusak berat, serta areal pesawahan dan memutus sementara jalan alternatif mudik Pekanbaru - Padang.   ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Erupsi Marapi Rusak Ribuan Hektare Lahan Pertanian

Erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat telah merusak hingga ribuan hektare lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut.


Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

27 hari lalu

Pemandangan sawah teras siring di Jatipurno Wonogiri. Maps.Google/Novi Ardianto
Google Manfaatkan AI untuk Dukung Produktivitas Pertanian, Diklaim Sukses di India

Google berupaya untuk mengimplementasikan teknologi Google AI AnthroKrishi ini untuk skala global, termasuk Indonesia.


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

29 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

30 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

38 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

41 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

51 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.