TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Sutan Bhatoegana meminta Andi Mallarangeng berkata jujur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keterangan Andi dalam persidangan terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin, diharapkan akan membantu penuntasan korupsi proyek senilai Rp 480 miliar itu. "Yang kami harapkan, berkatalah jujur agar rakyat mengerti," ujar Sutan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 22 Februari 2012.
Menurut Sutan, semua kader Demokrat harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diembankan. Termasuk untuk mengikuti semua proses hukum yang berlaku. Keterangan Andi sebagai Menteri Olahraga dan penanggung jawab pembangunan Wisma Atlet diharapkan akan mengurai benang kusut suap Wisma Atlet. "Yang tahu kejadian itu Pak Andi, jadi dialah yang tahu bagaimana prosesnya," ujar Sutan. Namun Sutan mengingatkan tetap saja keputusan benar atau salahnya ucapan Andi diputuskan melalui proses di pengadilan.
Sutan mengatakan partainya tidak akan ikut campur dalam kasus hukum yang kini juga menyeret nama petinggi partai, seperti Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, dan Andi Mallarangeng. Komisi Pengawas pun akan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. "Internal kami tidak akan memanggil Pak Andi dan Anas mengenai kasus ini. Biarlah proses hukum berjalan."
Partai Demokrat sendiri masih tetap komitmen mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. "Kami tidak menugasi seseorang untuk berbuat aneh-aneh. Demokrat tetap komit katakan tidak pada korupsi walaupun kadang-kadang memakan anak kandung sendiri," ujar Sutan.
Pagi ini Menteri Andi sendiri menjadi satu dari empat saksi terakhir yang diajukan jaksa dalam persidangan Nazaruddin. Andi dipanggil bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh; orang dekat Wafid Muharam, Paul Iwo; dan karyawan PT Duta Graha Indah, Wawan Karmawan.
Andi Mallarangeng sering disebut dalam kasus Nazaruddin. Salah satunya adalah karena ia menggelar pertemuannya dengan Nazaruddin dan dua koleganya di Partai Demokrat--Angelina Sondakh dan Mahyuddin--di lantai 10 kantor Kementerian Olahraga. Pertemuan itu disinyalir adalah lobi Nazar, Angelina, dan Mahyuddin agar proyek Wisma Atlet dan Stadion Hambalang bisa dikelola oleh perusahaan Nazar.
Pertemuan yang diduga membahas anggaran proyek Wisma Atlet itu diikuti Andi, Nazaruddin, Angelina Sondakh (anggota Komisi X DPR), Mahyuddin (Ketua Komisi X DPR), dan Wafid Muharam (Sekretaris Menpora saat itu). Dalam pertemuan itu, Andi memberi arahan kepada Wafid untuk menindaklanjuti hal-hal yang telah disepakati. Namun Wafid mengaku tidak tahu isi pembicaraan dalam pertemuan itu. Saat bersaksi untuk Nazaruddin, Mahyuddin mengatakan bahwa pertemuan itu sempat menyinggung persoalan sertifikat tanah pusat pelatihan olahraga Hambalang, Jawa Barat.
IRA GUSLINA
