TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan ada kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. "Harga BBM mau tidak mau mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat, kenaikan tertentu," katanya saat membuka sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Rabu, 22 Februari 2012
Menurut Presiden, perkembangan perekonomian global secara khusus telah berdampak juga pada besaran subsidi BBM yang harus ditanggung oleh negara. "Dua bulan terakhir ini, perkembangan perekonomian global tetap menghadirkan kerawanan, ketidakpastian, bahkan dampak secara langsung atau tidak langsung mulai dirasakan bangsa-bangsa sedunia," katanya.
Apalagi krisis ekonomi di kawasan Eropa belum teratasi dan muncul geopolitik baru di kawasan Timur Tengah. "Dengan berbagai sanksi politik, sanksi embargo, tidak menjual minyak mentah ke negara-negara tertentu maka minyak mentah kita naik sangat cepat dalam beberapa minggu ini," katanya. Presiden SBY menilai ini memberikan dampak luar biasa bagi perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
Salah satunya terkait sanksi yang diberikan Uni Eropa dan Amerika Serikat kepada Iran. Negara pengekspor minyak ini sudah dua atau tiga hari terakhir menghentikan ekspor minyaknya ke dua negara di Eropa, Inggris dan Prancis. "Inilah salah satu titik didih yang mengakibatkan sentimen demikian negatif sehingga mengakibatkan harga minyak naik," kata Presiden SBY.
Oleh karena itu, Presiden menyatakan pemerintah akan mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 dipercepat. "Ada krisis baru, ada kontigensi, akan kami ajukan percepatan penetapan APBN-P untuk membuat asumsi yang realistik sesuai dengan keadaan, termasuk kebijakan subsidi dan kebijakan tentang bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik," katanya.
Dalam APBN 2012, harga minyak mentah masih dipatok pada posisi US$ 90 per barel. "Asumsi harga minyak jelas harus kita sesuaikan. Sekarang di luar sudah seharga US$ 115 per barel," ujar Presiden.
EZTHER LASTANIA