TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta untuk tidak diciptakan sebuah oligarki opini terkait santernya kabar pemanggilan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tidak perlu dikembangkan opini untuk mendorong-dorong KPK memanggil seseorang atau mengembangkan opini agar KPK tidak memanggil siapapun,” kata Anas dalam lawatan ke Yogyakarta menghadiri pelantikan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Provinsi DI Yogyakarta, Minggu, 4 Maret 2012.
Anas mengatakan agar soal pemanggilan atau tidak itu dibiarkan berjalan dengan standar KPK. “Kalau hukum dipandu opini, nanti jadinya bukan proses hukum, tapi oligarki opini,” dia menambahkan.
Ditanya kembali soal adanya 19 kardus berisi uang yang disebu-sebut untuk pemenangannya di Kongres Partai Demokrat 2010, Anas bersikeras membantah kesaksian yang pernah diungkapkan mantan Manajer Sumber Daya Manusia Grup Permai Baskoro itu.
“Ah, itu bohong. Masak sampeyan percaya berita kabar bohong bin dusta itu?” kata Anas.
Sedang soal wacana "pembersihan" dalam tubuh partai bagi kader yang dinilai merusak citra partai, Anas menilai yang dilakukan partainya saat ini lebih tepat disebut penataan.
“Yang tepat soal penataan karena Partai Demokrat kan partai baru. Jadi itu memang perlu untuk perubahan lebih baik,” kata Anas yang juga enggan menanggapi adanya kabar penggantian jabatan ketua umum yang ikut santer dikabarkan terkait soal pembersihan itu.
PRIBADI WICAKSONO.