TEMPO.CO, Jakarta- Sekretaris Jenderal ISNU M. Kholid Syeirozi menyatakan aksi penimbunan jelang kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi merupakan hal yang wajar. "BBM ini barang yang sensitif, sudah pasti akan memunculkan moral hazard. Orang pasti akan cenderung untuk melakukan penimbunan," ujarnya dalam diskusi di Sekretariat PB PMII,Jakarta, Minggu 11 Maret 2012.
Kholid menyatakan tindakan semacam itu memang sulit dihindari. Pertamina selaku pemegang mandat BBM Public Service Obligation (PSO) justru tidak bisa kemudian melakukan pembatasan untuk menghindari adanya penimbunan itu. "Seharusnya yang dilakukan justru tindakan pengetatan dan pengawasan yang lebih baik untuk distribusi BBM di seluruh negeri," katanya.
Menurut, pasokan yang tepat di seluruh wilayah Indonesia sudah menjadi satu kewajiban yang harus dipenuhi Pertamina. "Pertamina harus tetap bisa memasok kebutuhan BBM, tidak perlu dibatasi tetapi diawasi betul proses distribusinya," katanya.
Kholid menyatakan bahwa hal ini dilakukan agar daerah-daerah yang kerap mengalami kesulitan pasokan tidak akan semakin merasa kesulitan dengan adanya pembatasan itu. "Pertamina harus bisa menjamin ketersediaan di seluruh negeri," ujarnya.
Aksi penimbunan memang kerap menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan akan terjadi dengan adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Namun, menurut Kholid, ada banyak hal lain yang juga harus diperhatikan. "Harga BBM belum naik saja harga-harga kebutuhan yang lainnya justru sudah mulai naik," tuturnya.
EZTHER LASTANIA