Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sengketa Gunung Kelud, Gubernur Tantang Warga

image-gnews
Sejumlah perempuan terlibat aksi protes di Kantor Gubernur Jawa Timur, jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (19/3). TEMPO/Fully Syafi
Sejumlah perempuan terlibat aksi protes di Kantor Gubernur Jawa Timur, jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (19/3). TEMPO/Fully Syafi
Iklan

TEMPO Interaktif, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempersilakan warga Blitar menempuh jalur hukum untuk menggugat Surat Keputusan Nomor 188/133/KPTS/013/2012 yang menyerahkan pengelolaan Gunung Kelud kepada Pemerintah Kabupaten Kediri. "Silakan gugat, silakan ambil jalur hukum yang ada," tantang Soekarwo ketika menemui perwakilan warga Blitar yang berunjuk rasa, Senin, 19 Maret 2012.

Selain gugatan melalui jalur hukum, kata Soekarwo, warga Blitar bisa mendesak bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menemui Direktorat Jenderal Pemerintahan dan Umum Kementerian Dalam Negeri. Warga diminta memperlihatkan peta wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Blitar, serta memberikan alasan sosiokultural terkait kepemilikan Gunung Kelud.

Di hadapan Soekarwo, salah seorang warga yang mengaku tinggal di lereng Gunung Kelud mengatakan bahwa keberadaan gunung tak bisa dipisahkan dengan eksistensi warga Blitar. "Bahkan secara mistis, hanya warga Blitar yang tahu kapan Gunung Kelud akan meletus, yang ditandai dengan menyusutnya pasir di laut selatan Blitar. Jika pasir menyusut, berarti Gunung Kelud akan meletus," ujar Margiyanto.

Tak hanya itu, warga Blitar setiap tahun juga menggelar acara labuh bumi di Gunung Kelud. Karena itu, budaya ataupun kultur masyarakat Blitar tak bisa dipisahkan dengan Gunung Kelud. "Kami tak pedulikan faktor ekonomi. Kami hanya minta Kelud dikembalikan," ucap Margiyanto.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Guntur Wahono, yang juga turut dalam pertemuan dengan Soekarwo menyayangkan keluarnya SK Gubernur. "Ibarat bikin pagar, masak tetangganya tidak dilibatkan," tutur Guntur. Meski begitu, dirinya bisa memaklumi keluarnya SK tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah ditemui Soekarwo, massa meninggalkan kantor gubernur. Namun proses pembubaran massa sempat diwarnai kericuhan karena massa tiba-tiba melempari kantor gubernur dengan bungkusan plastik yang berisi tepung dan telur busuk.

Lemparan dilakukan sesaat setelah perwakilan massa menyerahkan secara simbolik kepala sapi kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

FATKHURROCHMAN TAUFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ketua KY: MA Harus Tumbuhkan Kepercayaan kepada KY

1 Maret 2017

Ketua Komisi Yudisial AidulFitriciada Azhari saat menyambangi Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017. TEMPO / Yohanes Paskalis
Ketua KY: MA Harus Tumbuhkan Kepercayaan kepada KY

"Ini yang sedang kami bangun dulu. Jadi kepercayaan antara MA dan KY ini penting."


Ombudsman Simpulkan Kemkominfo Lakukan Maladministrasi

27 Juni 2016

Ombudsman Republik Indonesia. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ombudsman Simpulkan Kemkominfo Lakukan Maladministrasi

Mediasi lanjutan ini terkait dengan tuntutan perusahaan telekomunikasi, PT Corbec Communication, tersebut yang tak kunjung dipenuhi Kemkominfo.


PTUN Putuskan Kabupaten Kediri Pengelola Gunung Kelud  

14 Agustus 2015

Suasana di puncak perbukitan kawasan obyek wisata Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur, 21 September 2014. Wisatawan berkunjung ke puncak bukit untuk melihat sisak erupsi Gunung Kelud yang meletus pada 13 Februari 2014. ANTARA/Rudi Mulya
PTUN Putuskan Kabupaten Kediri Pengelola Gunung Kelud  

Sengketa antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar ihwal hak pengelolaan Gunung Kelud berlangsung sejak 2003.


Pemda Garut Gugat Warganya ke Mahkamah Agung  

11 November 2013

Pemda Garut Gugat Warganya ke Mahkamah Agung  

Pemerintah daerah dinilai tidak punya itikad baik menaati hukum.


Posko Warga Blitar di Perbatasan Kelud Dirobohkan  

17 Mei 2012

Kubah lava di Gunung Kelud. TEMPO/Hari Tri Wasono
Posko Warga Blitar di Perbatasan Kelud Dirobohkan  

Warga merasa tidak aman apalagi tidak ada jaminan keamanan dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mendukung aksi warga.


Bentrokan di Perbatasan Blitar Tak Terkait Kelud

27 Maret 2012

Kubah lava di Gunung Kelud. TEMPO/Hari Tri Wasono
Bentrokan di Perbatasan Blitar Tak Terkait Kelud

Bentrokan antar pemuda di perbatasan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar hari Minggu lalu murni tindakan kriminalitas.


Bakar Kemenyan, Ribuan Warga Blitar Protes Gunung Kelud  

19 Maret 2012

Lebih dari tiga ribu warga tiga kecamatan di Kabupaten Blitar Ngluruk Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (19/3). TEMPO/Fatkhurrohman Taufiq
Bakar Kemenyan, Ribuan Warga Blitar Protes Gunung Kelud  

Massa mendesak Gubernur Soekarwo segera mencabut surat keputusan yang menyerahkan hak pengelolaan Gunung Kelud kepada Kediri.


Gubernur Soekawo Siap Ladeni Gugatan Pemkab Blitar

1 Maret 2012

Soekarwo. TEMPO/Fatkhurrohman Taufiq
Gubernur Soekawo Siap Ladeni Gugatan Pemkab Blitar

"Sesama lembaga pemerintah kok saling menggugat. Tapi Pak Gubernur siap melayaninya, kata Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur Supriyanto.


Pemerintah Kabupaten Blitar Siap Gugat Gubernur  

1 Maret 2012

Gunung Kelud. TEMPO/Arie Basuki
Pemerintah Kabupaten Blitar Siap Gugat Gubernur  

Pemerintah Kabupaten Blitar berkeberatan pengelolaan Gunung Kelud diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.


Setahun, Terjadi 244 Sengketa Informasi  

11 Mei 2011

Setahun, Terjadi 244 Sengketa Informasi  

Jumlah terbanyak, yakni 70 kasus terjadi di Jawa Timur.