TEMPO.CO, Malang - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal April mendatang merupakan keputusan yang berat dan pahit bagi masyarakat, tapi tak bisa dihindari.
“Kebijakan itu karena pemerintah memang tak punya pilihan lain,” kata Akbar dalam diskusi dengan aktivis perempuan yang terhimpun dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Malang di Jalan Ijen 73, Kota Malang, Kamis sore, 22 Maret 2012.
Menurutnya pemerintah berencana menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi. Jika kebijakan menaikkan harga BBM tidak dilakukan, subsidi akan membengkak dan pembengkakan subsidi sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika APBN banyak digunakan untuk menyubsidi BBM akan berimplikasi pada berkurangnya anggaran untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sebenarnya, kata Akbar, pemerintah sudah menempuh cara lain seperti menerapkan konversi BBM ke gas. Namun ternyata pemerintah sendiri belum siap; mulai dari kesiapan infrastruktur pendukung konversi gas dan dampak dari kebijakan itu.
Pemerintah sangat menyadari rencana menaikkan harga BBM akan sangat memberatkan masyarakat, sehingga pemerintah menyiapkan kompensasi berupa bantuan langsung tunai atau BLT. Ini berarti pemerintah tak sekadar menaikkan harga BBM, tapi juga sekaligus memikirkan nasib rakyat yang terkena dampaknya.
Namun, Akbar mengingatkan sebaiknya pemerintah memerhatikan tiga hal dalam melaksanakan kebijakan BLT, yakni ketepatan jumlah, ketepatan sasaran, dan ketepatan waktu agar masyarakat bisa benar-benar merasakan BLT dengan cepat dan segera.
Meski mendukung, Akbar mengingatkan pula bahwa pemberian BLT tak begitu mendidik. Ke depan pemerintah harus lebih memberikan bantuan yang lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat, yaitu pembangunan infrastruktur pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.
Partai Golkar mendukung kenaikan harga BBM karena mayoritas partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi juga mendukung, sehingga sudah seharusnya semua partai koalisi kompak.
ABDI PURMONO