TEMPO.CO, Jakarta -- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti mengatakan permasalahan antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera merupakan isu lama yang sudah basi. "Artinya bukan suatu hal yang baru," katanya saat dihubungi Tempo, Ahad 25 Maret 2012.
Ikrar mengatakan jika Demokrat tegas terhadap anggota koalisinya yang dianggap membelot seharusnya langsung dikeluarkan saja. Tidak perlu banyak mengancam.
Sementara itu jika PKS merasa tidak sejalan dengan koalisi, seharusnya PKS langsung saja memutuskan keluar dari koalisi. "Bisa dibilang Demokrat gertak sambal, PKS tidak jantan," katanya.
Ikrar mengatakan selama ini yang menjadi permasalahan PKS adalah partai berlambang bulan sabit ini merasa tidak berkoalisi dengan Partai Demokrat. Tetapi langsung berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, ketua dewan pembina Partai Demokrat. Sehingga terjadi kurang komunikasi di dalam Setgab terutama antara PKS dengan Demokrat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sutan Batoegana mengatakan keinginan partainya untuk menutup pintu koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal tersebut dikarenakan posisi PKS yang merupakan koalisi partai Demokrat, tidak mendukung rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak.
"PKS itu posisinya oposisi di dalam koalisi, jadi di luar (koalisi) kami dihajar, di dalam (koalisi) masih dikerjain, lama-lama pingsan kami," ujar Sutan saat dihubungi Tempo hari ini.
Sutan mengatakan bukan hanya dalam fraksi Demokrat saja yang meninginkan keluarnya PKS. Tapi juga seluruh anggota koalisi menginginkan hal serupa.
Kemudian Sutan meyakini keluarnya PKS dari koalisi tidak akan mempengaruhi koalisi. Sebab proporsi koalisi minus PKS masih diatas 50 persen.
Sementara itu kubu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tutup mulut soal ancaman dari partai Demokrat untuk memutus koalisi. Ancaman partai Demokrat tersebut muncul akibat PKS yang tidak mendukung menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)."Saya tidak mau komentari dulu," kata Sekretaris Partai, Abdul Hakim saat dihubungi Tempo.
Begitu pula tanggapan Abdul tentang ancaman partai Demokrat untuk mencabut menteri-menteri dari PKS. Menurut Abdul, partainya saat ini lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP).
INDRA WIJAYA
Berita terkait
Dua Sisi Kenaikan Harga BBM
Demokrat Ancam Depak PKS dari Koalisi
BBM Naik, Perempuan yang Pusing
Demokrat Minta Kenaikan BBM Tak Dipolitisasi
