TEMPO.CO, Bandung - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jawa Barat, Awing Asmawi, nyaris jadi sasaran kemarahan buruh yang berunjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Gara-garanya, saat mendapat giliran orasi di depan massa bergantian dengan wakil rakyat yang lain, Awing melontarkan sikap partainya yang mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
”Kami dari Demokrat mendukung kenaikan BBM, itu pendapat kami,” katanya di depan ratusan buruh dari berbagai organisasi yang tengah berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Selasa, 27 Maret 2012.
Ucapan Awing itu langsung disambut cemooh buruh yang menyorakinya agar turun dari atas mobil bak terbuka yang membawa pengeras suara. Buruh yang berkumpul di seputaran mobil langsung mendekat. Polisi langsung turun tangan membawa Awing turun dari mobil dan melindunginya dari kerumunan buruh yang mencecarnya.
Sebelumnya, sejumlah pimpinan DPRD Jawa Barat juga naik ke mobil bak terbuka untuk menyampaikan sikap lembaga itu terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Di antaranya Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar Uu Rukmana, Wakil Ketua dari Partai PDI Perjuangan Rudi Harsa Tanaya, diikuti Awing bersama sejumlah anggota Dewan dari berbagai partai lainnya.
Uu Rukmana dapat giliran pertama. Dia mengatakan, akan menyampaikan tuntutan para buruh kepada Presiden. ”DPRD Jawa Barat mengerti tentang apa yang disampaikan saudara-saudara,” kata dia.
Rudi Harsa Tanaya dapat giliran selanjutnya. Senada dengan Uu, dia menyuarakan pendapat partainya yang sejak awal menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia menjanjikan akan meminta Ketua DPRD Jawa Barat secepatnya membuat rekomendasi yang intinya menolak rencana pemerintah itu.
Rudi mengaku, hingga saat ini DPRD Jawa Barat belum memutuskan sikap soal rencana pemerintah itu. Kendati, kata dia, pihaknya meminta secepatnya agar digelar rapat pimpinan untuk memutuskan rekomendasi itu.
Ratusan buruh dari organisasi KSPSI, SPN, serta SBSI 19992 yang tergabung dalam Forum Silaturahmi SP/SB Kota Bandung sengaja menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM. Juru bicara forum, M. Sidarta, mengatakan aksi itu sengaja digelar pada 27 Maret awalnya mengincar waktu bersamaan dengan rencana Rapat Paripurna DPR RI yang akan memutuskan APBN Perubahan.
Sidarta mengatakan buruh khawatir dengan rencana voting yang akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR soal opsi jadi tidaknya penghapusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Penghapusan pasal itu, kata dia, merupakan opsi paling berbahaya. ”Kalau voting, opsi itu pasti menang,” kata dia.
Dia beralasan, penghapusan pasal itu akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM setiap saat. ”Kalau disamakan dengan kenaikan harga minyak dunia, bagaimana,” kata Sidarta.
Untuk menjegal rencana itu, buruh berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 29 Maret nanti, bersamaan dengan jadwal rapat paripurna soal opsi penghapusan pasal itu yang batal digelar hari ini. Dia mengaku ribuan buruh yang mayoritas berasal dari wilayah Jabodetabek akan bergerak ke Jakarta.
Sidarta mengatakan, jika harga BBM bersubsidi naik, buruh akan menuntut tidak hanya sekadar revisi upah. ”Pemerintah harus bertanggung jawab jika pabrik tutup, bangkrut,” kata dia. ”Kami menuntut itu.”
Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Abdul Rakhman Baso mengatakan pada unjuk rasa hari ini pihaknya mengerahkan separuh anggota polisi untuk mengamankan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Polrestabes Bandung menyiapkan 4 ribu anggotanya untuk menggelar pengamanan di seluruh wilayahnya. ”Untuk pengamanan di Gedung Sate, kami siapkan dua ribu personel,” kata dia.
AHMAD FIKRI
Berita terkait
Mendagri Tegur Kepala Daerah yang Ikut Demo BBM
Mendagri: Pejabat Pimpin Demo Bisa Dipecat
Layakkah Pejabat Demo Anti Kenaikan BBM
Pengamat: Pejabat Ikut Demo BBM Tak Masalah
Dua Wajah Kenaikan Harga BBM
Aneh Pejabat Ikut Tolak Kenaikkan Harga BBM
