TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyatakan partainya menyerahkan nasib Partai Keadilan Sejahtera dalam anggota koalisi Sekretariat Gabungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setelah berseberangan sikap pada Paripurna.
"Kita serahkan kepada SBY untuk diberi sanksi. Karena sudah beberapa kali sikap mereka berseberangan," kata Sutan seusai sidang Paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Sabtu, 31 Maret 2012.
PKS menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mengusulkan agar Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN-P tetap dipertahankan. Sementara anggota koalisi lainnya mengusulkan agar ada penambahan Pasal 7 ayat 6a yang memungkinkan harga BBM bisa naik.
Menurut Sutan, selain Demokrat, partai anggota koalisi lainnya juga kecewa dengan sikap PKS. "Anggota koalisi yang lain juga sudah mengaku kecewa. Jadi kita serahkan mekanismenya," katanya.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan pihaknya tidak mau berandai-andai kemungkinan partainya didepak dari koalisi. "Jangan berandai-andai. Kami sudah menjalani proses demokrasi," katanya.
Sebanyak 356 peserta rapat Paripurna DPR menyepakati opsi kedua yaitu ayat 6a pada Pasal 7 UU APBN 2012 yang memberikan wewenang kepada pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.
Selain Demokrat, fraksi-fraksi yang menyatakan setuju adalah Golkar, PAN, PKB dan PPP. Sementara dukungan terhadap opsi pertama cukup kecil karena hanya terdiri dari Fraksi PKS dan Gerindra. Fraksi yang Hanura dan PDI Perjuangan malah memutuskan untuk walk-out.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait:
Pengesahan APBN Perubahan 2012 Masuki Waktu Kritis
Polisi Maafkan Penyumbang Nasi Basi
Guyon PKS ala Marzuki Berbuah Banjir Interupsi
PKS Menolak Kenaikan Harga BBM
Presiden SBY Nonton Bareng Paripurna DPR di Istana
