TEMPO.CO, Jakarta - Partai Amanat Nasional yang merupakan salah satu anggota koalisi pendukung pemerintah yang tergabung di Sekretariat Gabungan (Setgab) mempertanyakan keberadaan Setgab yang dinilai tidak kompak.
Wakil Ketua Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat, Viva Yoga Mauladi mempertanyakan komitmen PKS yang kembali membelot dengan partai anggota koalisi lainnya dalam rapat Paripurna di DPR pada akhir pekan lalu. "Untuk apa ada Setgab kalau tidak kompak. Beberapa kasus seperti masalah BBM, Century, dan kasus pajak sebagai contohnya," kata Viva, di gedung DPR, Senin, 2 April 2012.
Menurut Viva, kondisi Setgab yang tidak kompak ini harus menjadi perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berharap SBY dapat bersikap tegas agar Setgab dapat menjadi koalisi yang solid. "Meskipun, diantara partai koalisi tetap mempunyai ideologi masing-masing," katanya.
Dalam rapat paripurna DPR akhir pekan lalu, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM, asalkan harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan minimal 15 persen selama enam bulan. PKS memilih sikap yang sama dengan tiga partai oposisi ; PDI Perjuangan, Hanura, dan Gerindra yang menolak kenaikan harga BBM.
Perbedaan sikap PKS itu membuat para politikus Demokrat gerah. Desakan agar PKS didepak dari anggota koalisi pun terus menyeruak. Sebelumnya, PKS sendiri mengaku siap untuk keluar dari koalisi.
Menurut Viva, keputusan apakah PKS akan dikeluarkan atau tetap berada di koalisi ada di SBY. Viva berharap agar SBY dapat bersikap tegas. "Keputusannya ada di SBY, harus ada ketegasan agar Setgab tetap solid. PKS kan katanya sudah siap untuk keluar," kata Viva.
ANGGA SUKMA WIJAYA