TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengaku partainya tak memusingkan soal posisi di koalisi.
Justru PKS saat ini sedang gencar mensosialisasikan sikap penolakan kenaikan harga BBM seperti yang dinyatakan dalam rapat paripurna lalu.
"Saat ini PKS sedang fokus sosialisasi sikap politik soal BBM ke kader dan masyarakat agar mereka paham. PKS memang sudah mengkalkulasi berbagai reaksi dan resiko atas sikap politik tersrbut," ujarnya kepada Tempo, Senin 2 April 2012.
Dalam rapat paripurna soal kenaikan harga BBM Jumat lalu, PKS akhirnya memutuskan secara tegas untuk menolak kenaikan BBM. Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan harga rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya.
Penolakan PKS ini berseberangan dengan sikap anggota koalisi lainnya. Akibatnya, posisi PKS di koalisi terancam. Sejumlah kader PKS mendesak Presiden SBY memberikan hukuman kepada PKS.
Menanggapi tekanan agar PKS keluar dari koalisi, Mahfudz mengatakan partainya tak melakukan langkah aktif untuk menyatakan mundur. "Namun bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama setgab ingin mengambil keputusan lebih dulu soal PKS ya kami persilakan," ujarnya.
Lagipula, ujarnya, PKS juga tidak pernah meminta untuk masuk dalam koalisi. Melainkan diminta oleh SBY untuk mendukung. Karena itu, menurutnya PKS hanya akan keluar jika memang PKS dirasa tak diperlukan. "PKS gabung ke SBY diminta bukan ngelamar. Jadi kalau yang minta sudah tidak berkenan ya katakan saja sejujurnya," katanya.
Mahfudz mengatakan, PKS tak keberatan jika nanti harus keluar dari koalisi. "PKS selalu siap di luar sebagaimana selalu siap di dalam, dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar," ujarnya.
FEBRIYAN
Berita terkait
Inilah Daftar 'Dosa' PKS
SBY Beri Sinyal Depak PKS
Jokowi Kandidat Wali Kota Terbaik di Dunia
PKS : Kami Siap Diluar Pemerintahan
PKS : Demokrat Galau dan Alihkan Isu
Ada Bagi-bagi 'Jatah' di Balik Dana Kompensasi BBM?
