TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Charta Politika Yunarto Wijaya meragukan Partai Keadilan Sejahtera akan mengambil sikap terkait posisinya di Sekretariat Gabungan. Yunarto mengatakan saat ini PKS tengah memainkan politik “wait and see” dengan melempar bola penentuan posisi partai koalisi di Setgab kepada Presiden SBY. “Ini cerdiknya PKS,” kata Yunarto saat dihubungi pada Sabtu, 7 April 2012 siang.
Yunarto mengatakan PKS akan lebih untung menunggu keputusan SBY menentukan formasi partai Setgab ketimbang ia harus menentukan sikapnya sendiri. Dengan strategi seperti itu, PKS tak perlu mempertaruhkan citranya di depan SBY selaku Ketua Setgab dan kepala pemerintahan.
Menurut Yunarto, SBY justru menanggung risiko yang lebih besar. Seandainya Presiden tidak mengeluarkan PKS dari koalisi, kata Yunarto, wibawa SBY sebagai Ketua Setgab akan jatuh. Imbasnya, Partai Demokrat juga akan kelimpungan menghadapi partai lain di parlemen. Yunarto mengatakan, kalaupun SBY mengeluarkan PKS dari koalisi, belum tentu akan menguatkan citra SBY. “Bolanya ada di Presiden,” katanya.
Yunarto menilai, pasca-rapat paripurna penentuan kenaikan harga bahan bakar minyak kemarin, PKS sebaiknya keluar dari koalisi. Sikap yang tidak tegas membuat masyarakat pemilih menjadi tidak yakin dengan PKS. “Pemilih PKS itu umumnya ada di kota besar, rasional, dan kritis,” kata Yunarto. Jika sikap tak tegas terus dipelihara, PKS membuka kemungkinan ia ditinggal pemilihnya.
Selain itu, jika PKS tegas memilih berada di luar pemerintahan, partai berlambang bulan sabit dan padi ini bisa lebih bebas mengkritisi pemerintahan. “Lebih all out,” katanya. Dan tentang menterinya yang berada di dalam kabinet, kata Yunarto, sebaiknya SBY memberi pilihan. “Akan lebih bijak jika menteri diberi pilihan untuk keluar oleh Presiden,” katanya.
ANANDA BADUDU
