Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat: Lama-lama PKS Dikira Oportunis

image-gnews
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat politik pada Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi menilai Partai Keadilan Sejahtera sebaiknya keluar saja dari Sekretariat Gabungan. "PKS tegas saja, sekarang sudah tidak penting jadi koalisi," ujar Kristiadi usai diskusi Undang-Undang Pemilu di Hotel Kartika Chandra, Selasa, 17 April 2012. 

Menurut Kristiadi tidak ada alasan lagi bagi PKS untuk bertahan di koalisi. Apalagi partai ini dinilai punya karakter dan prinsip sendiri yang agak berbeda dari partai-partai koalisi. "Kalau lama-lama di situ malah dikira jadi oportunis," ujar dia. 

Penilaian oportunis bisa saja dilontarkan publik pada PKS karena tidak berani mengambil sikap terhadap koalisi. Padahal jelas posisi PKS di koalisi sudah tidak lagi nyaman dan diterima anggota Setgab. Dia menilai sikap diam PKS ini justru dinilai memanfaatkan kedudukan tetapi tidak sejalan dengan putusan koalisi. "Itu justru lebih mulia daripada dianggap oportunis dan mencemarkan nama PKS yang sudah baik."

Keberadaan PKS dalam sekretariat gabungan koalisi semakin di ujung tanduk. Posisi Menteri dari Partai Dakwah ini mulai dikucilkan. Terbukti dengan tidak diundang tiga menteri PKS dalam beberapa rapat Setgab. Sekretaris Setgab, Syarif Hasan membenarkan hal itu. "Teman-teman dalam Setgab merasa terganggu dengan sikap PKS yang tak mendukung kebijakan pemerintah," ujar Syarif saat dihubungi. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, hingga kini Setgab belum mengeluarkan PKS secara resmi dari Koalisi. Alasannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengambil keputusan. Partai koalisi pun tak dapat begitu saja meminta Yudhoyono mengeluarkan PKS dari Setgab dan mencopot menterinya di kabinet karena fungsi Setgab hanya sebagai penyelaras kebijakan eksekutif dan legislatif. Setgab, kata dia, adalah pelaksana lapangan yang mengkondisikan seluruh partai koalisi solid mendukung pemerintah.

Kata Syarif, seluruh partai lain dalam Setgab telah sepakat bahwa PKS tidak lagi mendukung koalisi dan kebijakan-kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Seharusnya PKS mengevaluasi diri." 

IRA GUSLINA SUFA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

11 Juni 2019

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima (kiri) saat mengikuti Rapat Pimpinan Sementara dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD di Ruang Rapat GBHN, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 6 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Didesak Bubarkan Koalisi, Kubu Jokowi: Demokrat Terbayang Setgab

Setgab tak berjalan harmonis. Koalisi pecah. PKS paling sering berbeda pendapat dengan kebijakan SBY. Setgab akhirnya vakum .


SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

17 April 2014

SBY Hormati Apapun Hasil Pileg 2014
SBY Minta Partai Setgab Tak Segera Bentuk Koalisi

Soal arah koalisi ini, Demokrat tengah mempersiapkan kekuatan baru.


Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

11 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat akan meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, (2/6). Presiden SBY usai dari Amerika Serikat dalam menerima World Statesman Award 2013 dari Appeal of Conscience Foundation (ACF). TEMPO/Subekti
Mungkinkah Demokrat Akan Oposisi? Ini Kata SBY  

SBY mengaku punya amunisi dan pengalaman memimpin era politik yang gaduh.


PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

16 Januari 2014

Dalam keterangan pers terkait penyadapan pejabat negara oleh Australia. Presiden SBY juga meminta adanya code of conduct dan guide of principal atas kerja sama-kerja sama yang untuk sementara dihentikan. TEMPO/Subekti
PAN: SBY Kehilangan Wibawa di Koalisi

Karena tidak jelasnya penghargaan dan sanksi untuk anggota koalisi.


PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

27 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PPP: Enggak Usah Dibubarkan Setgab Bubar Sendiri

Masing-masing partai politik telah mempunyai agenda prioritas masing-masing.


Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

26 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Golkar Relakan Kantor Setgab Jadi Markas Pramono

Setgab jarang rapat di tempat itu.


PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

25 September 2013

Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
PKB: Setgab Sudah Lama Vakum

Kantor Setgab jadi markas tim Pramono Edhie.


PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

25 September 2013

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
PKB Pasrah Kantor Setgab Jadi Markas Pramono Edhie  

Marwan Jafar mengatakan penggunaan kantor sepenuhnya hak si pemilik, yakni Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.


PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

25 September 2013

Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan. TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Usulkan Kantor Sekretariat Gabungan Digilir  

Keberhasilan pemerintahan yang disokong partai koalisi tidak ditentukan oleh ada-tidaknya kantor Sekretariat.


Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

25 Juni 2013

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin. Antara/Prasetyo Utomo
Nasib PKS di Koalisi Belum Dibahas

Anggota koalisi menyerahkan sepenuhnya nasib tiga menteri PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.